Komentar DPRD Kota Malang Terkait Demonstrasi Penolakan RUU Omnibus Law

SURYAMALANG.COM, KLOJEN – Sejumlah orang demonstrasi untuk menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law di depan DPRD Kota Malang, Senin (24/2/2020).

Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Asmualik mengatakan demonstrasi perlu dilakukan bila ada masyarakat yang tidak setuju terhadap RUU Omnibus Law.

“Setiap kebijakan perundangan-undangan pasti ada yang berinisiasi. Saya setuju kalau ada masyarakat yang tidak srek terhadap RUU Omnibus Law dan aktif menyuarakan ketidaksetujuannya,” ucap Asmualik kepada SURYAMALANG.COM.

Baginya, apapun permintaan dari rakyat akan dia apresiasi sebagai wujud dari kebangsaan dalam bernegara.

Dengan begitu, maka dalam bernegara ini kata Asmualik ada saling kontrol antara yang satu dengan yang lain.

Fungsi pengawasan tidak hanya berada di legislatif saja, akan tetapi masyarakat juga turut untuk mengawasi.

“Kalau penolakan RUU Omnibus Lawa ini dirasa bagus, kita perlu sampaikan ke pusat.”

“Karena ini jadi kontrol dalam pembuatan Undang-Undang,” ucap Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Malang ini.

Tak hanya itu, apabila RUU Omnibus Law ini dirasa merugikan kaum buruh atau yang lain, dia menyarankan agar mereka bisa bergerak satu suara.

Agar nantinya suara tersebut bisa terdengar sampai pusat apabila dilakukan secara bersama-sama.

Untuk itu, usai menemui para demonstran tadi, Asmualik berjanji akan segera menyampaikannya kepada pusat.

Dengan harapan, agar terjadi keseimbangan dalam pembuatan perundang-undangan ini.

“Karena fungsi pengawasan tidak hanya di legislatif saja tapi juga masyarakat. Kami punya link dengan pusat.”

“Nanti akan kami dorong DPD RI dan DPR RI agar segera menanindaklaunjuti,” tandasnya.