Luncurkan Antrean Online dengan BPJS, Kota Malang Menuju Smart City Health Care

Fachmi berharap hal ini juga dapat dilakukan oleh seluruh pimpinan daerah di Indonesia.

Agar nantinya dapat memberikan kemudahan dan keterbukaan informasi pelayanan kesehatan.

Dengan begitu, masyarakat yang kini tengah hidup di era modern tentu tidak akan puas terhadap pemberian pelayanan publik, khususnya pelayanan kesehatan.

“Kewajiban penyelenggara pelayanan publik adalah memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah perubahan zaman.”

“Kita harus lebih adaptif dan memanfaatkan kemajuan teknologi. BPJS Kesehatan siap bersama-sama pemerintah daerah untuk mewujudkan hal tersebut,” ucapnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji mengungkapkan dirinya sangat memberikan perhatian kepada implementasi Program JKN-KIS.

Khususnya bagaimana program ini dapat mendorong meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususunya di Kota Malang.

Sutiaji mengaku pemanfaatan teknologi informasi dapat dilaksanakan karena keterbukaan informasi dan kemudahan akses adalah hal yang ditunggu masyarakat saat ini.

“Kami sudah memiliki program-program yang mendorong terbentuknya ekosistem digital di Kota Malang, bahkan ada program untuk masyarakat yang  sesungguhnya masih kurang melek teknologi,” ucapnya.

Untuk itu, Sutiaji akan mendorong FKTP untuk komitmen dalam mengoptimalkan program promotif dan preventif kesehatan.

Ia memahami ketimpangan iuran dan pemanfaatan dalam Program JKN-KIS, sehingga diperlukan upaya menjaga kesehatan masyarakat melalui optimalisasi peran FKTP di bidang promotif preventif.

“Kami target, dalam waktu tiga bulan ini 70 persen masyarakat telah memakai aplikasi ini.”

“Yaitu dengan menggerakkan kader posyandu dan kader PKK, agar dapat mengajari masyarakat dalam menggunakan aplikasi dari BPJS ini,” tandasnya.