Pemkot Batu dan Dewan Pengupahan Tinjau Pelaksanaan UMK

SURYAMALANG.COM, KOTA BATU – Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPM PTSP) Kota Batu bersama Dewan Pengupahan Kota Batu melakukan peninjauan penerapan Upah Minimum Kota (UMK) ke 10 lokasi di Kota Batu.

Lokasi pertama yang didatangai adalah Three Eight Front One Boutique Batu.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Tenaga Kerja Kota Batu, Adiek Iman Santoso menerangkan kedatangannya ke 10 lokasi tersebut mendadak.

Lokasi tujuan tidak diberi tahu perihal rencana kunjungan. Penugasan tersebut berdasarkan surat perintah yang menugaskan kepada Dewan Pengupahan Kota Batu.

“Kami mendapatkan surat perintah yang menugaskan kepada dewan pengupahan untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan UMK periode 2020.”

“Di sini yang ditugaskan 16 orang. Semuanya anggota dewan pengupahan Kota Batu,” kata Adiek yang juga Sekretaris Dewan Pengupahan Kota Batu kepada SURYAMALANG.COM, Kamis (12/3/2020).

Dijelaskannya, ada 10 perusahaan yang akan diambil contoh untuk monitoring dan pemantauan.

Monitoring dan pemantauan berdasarkan SK Gubernur Jatim  No 188/568/KPTS/013/2019 yang menjelaskan bahwa UMK kabupaten dan kota di Jawa Timur sebanyak Rp 2.794.801.

“Temuan di Three Eight Front One Boutique Batu, sejauh ini kalau dari sisi UMK, semuanya di atas UMK,” jelasnya.

Dede, sapaan akrabnya menjelaskan, jika ada perusahaan yang tidak membayar pekerjanya sesuai UMK, maka Pemkot Batu akan menyurati.

Kemudian perusahaan bisa memberikan penjelasan alasannya tidak bisa membayar sesuai UMK.

“Setelah surat kedua dan ketiga tidak ada tanggapan, akan kami panggil.”

“Kami lakukan pengumpulan bahan dan keterangan karena posisi kami di dinas kapastiasnya melakukan mediasi kalau perusahaan terkendala krisis menejemen atau yang lain,” paparnya.

Diterangkannya, perusahaan bisa melaksanakan penangguhan jika belum bisa membayar pekerjanya sesuai UMK.

Perusahaan tidak boleh tidak membayar selama masa penangguhan.

“Ditangguhkan sampai perusahaan sustainable, bukan berarti tidak akan dibayar.”

“Kami melakukan kunjungan secara dadakan untuk mengetahui secara langsung.”

“Kami akan laporkan ke Kepala Dinas, kemudian Dewan Pengupahan akan rapat untuk memberikan evaluasi,” terangnya.

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Kota Batu, Profesor Khusnul Ashar menjelaskan pemantauan tersebut untuk memotret gambaran penerapan UMK di Kota Batu.

Kata Khusnul, Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kota Batu berada di bawah UMK. Catatan Surya, KHL Kota Batu adalah Rp 2,3 juta.

“Kami juga melakukan survey KHL di Kota Batu. Kemudian dari survei itu kami rumuskan untuk usulan rekomendasi UMK tahun berikutnya.”

“Kami sekadar merekomendasikan. Tiga tahun survey, UMK masih di atas KHL,” paparnya.

GM Three Eight Front One Boutique Batu Ary Safitri mengatakan karyawan di tempatnya bekerja mendapatkan upah Rp 3,4 juta.

Ada 19 karyawan yang bekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Gaji diberikan sebanyak dua kali dalam sebulan.

“Soal gaji, kami sudah di atasnya. Kami ada dua kali penggajian yakni gaji pokok dan service charge.”

“Sejak Januari kemarin servicenya Rp 1,3 juta dan gaji pokoknya Rp 2,1 juta,” terangnya.

Pihaknya tengah memenuhi kebutuhan karyawan agar tercover BPJS Kesehatan.

Dikatakan Ary, baru beberapa karyawannya yang tercover BPJS Kesehatan.

“Tetap kami usahakan tercover BPJS Kesehatan. Kami baru saja gabung. Itu sudah ada imbauan sebetulnya,” jelasnya.

Di Three Eight Front One Boutique Batu ada 44 Kamar, 1 ruangan rapat dan restoran.

Three Eight Front One Boutique Batu dibukan sejak 2018, saat pembukaan awal, ada 19 kamar yang beroperasi. Pada Februari Februari 2019, bertambah menjadi 44 kaar hingga saat ini.