Bupati Malang Sanusi Akhirnya Resmi Liburkan Sekolah dan Perintahkan ASN Tidak Dinas Keluar Daerah

SURYAMALANG.COM, KEPANJEN - Bupati Malang, Muhammad Sanusi resmi meliburkan sekolah, sesuai instruksi Gubernur Jawa Timur, Khofifah.

Selain itu, pria nomor 1 di Pemerintah Kabupaten Malang itu melarang aparatur sipil negeri (ASN) di pemerintahannya melakukan kunjungan keluar daerah.

Keputusan-keputusan itu dibuat dengan alasannya, mencegah penularan virus corona.

• Tempat Wisata di Kabupaten Malang Tidak Tutup, Dinas Pariwisata dan Budaya Beri Restu Tetap Buka

• Tempat Hiburan & Wisata di Kota Batu Tutup Sementara, ASN Pemkot Batu Juga Dizinkan Kerja di Rumah

• Pernikahan Jessica Iskandar dan Richard Kyle Ditunda Akibat Virus Corona, Sudah Habis Ratusan Juta

Keputusan tersebut diterapkan, setelah pihaknya melakukan rapat koordinasi bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Malang, Senin (16/3/2020), di Rumah Sakit Umum Daerah, Kepanjen.

"Tadi memang ada yang masih masuk (siswa sekolah). Tadi diberikan edukasi dulu terkait hal ini. Kami himbau para siswa agar belajar di rumah. Jangan pergi-pergi ke luar dulu," ujar Sanusi.

Terkait larangan ASN bepergian ke daerah luar, Sanusi menerangkan kebijakan tersebut berlaku hingga keadaan membaik.

Sanusi menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Malang dan ASN untuk menjaga kesehatan dan kebersihan.

"Bupati dan ASN dilarang bepergian ke luar daerah. Kami juga tunda dulu kegiatan kunjungan dari luar ke Kabupaten Malang. Kegiatan yang berkumpul juga akan dibatasi," tegas Sanusi.

Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto juga melarang para anggotanya bepergian dan menerima kunjungan dari luar daerah.

Ada agenda terdekat yang ditunda. Yakni kunjungan ke Semarang.

"Kunjungan ke Semarang kami tunda. Sampai dua minggu depan segala kegiatan yang berhubungan dengan kunjungan atau menerima kunjungan kami tunda dulu," beber Didik ketika dikonfirmasi.

Didik menambahkan, kebijakan tersebut berlaku hingga kondisi membaik.

"Ada sekitar dua sampai 3 kegiatan dari berbagai komisi yang ditunda," ujar politisi PDI Perjuangan itu.