SURYAMALANG.COM, SURABAYA - DPRD Jawa Timur akhirnya bersepakat mengalihkan anggaran kedewanan ke dalam anggaran penanganan virus Covid-19 atau Corona. Besaran dana yang dialihkan mencapai Rp100 miliar rupiah.

Keputusan ini diambil dari hasil rapat pimpinan Dewan dengan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim.

"Pengalihan dana sebesar Rp100 miliar akan diserahkan kepada Pemrov melalui gugus tugas penanganan Covid-19 dan BPBD," kata Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak ketika dikonfirmasi di Surabaya.

• Jalan Darmo dan Jalan Tunjungan Surabaya Ditutup Gara-Gara Covid-19, Perhatikan Jadwal Buka-Tutupnya

• Sarinah Malang Tutup Gerai, Tapi Tetap Layani Pelanggan dengan Program Private Sale

• Viral Aksi Petugas Polisi di Madura Berikan Imbauan Covid-19, Kabar Duka, Beliaunya Meninggal Dunia

Pengalihan tersebut menjadi bentuk konkret dukungan DPRD Jatim dalam penanganan pandemi tersebut.

"Kami berharap langkah preventif yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan didukung seluruh masyarakat akan berjalan lebih efektif," kata pria yang juga Ketua Fraksi Golkar di DPRD Jatim ini.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad, menambahkan bahwa alokasi anggaran tersebut diambil dari sejumlah pos anggaran kedewanan selama setahun. Sebelumnya, dewan juga membatalkan sejumlah agenda kerja sebagai bentuk antisipasi corona.

"Dana ini diambil dari sosialisasi, kunjungan kerja (dalam dan luar negeri), rapat, bimbingan teknis, Forum Group Discussion (FGD), makanan dan minuman (mamin), dan sejumlah pos anggaran lainnya," kata Anwar Sadad ketika dikonfirmasi terpisah.

Tak hanya oleh dewan, DPRD Jatim juga mendorong hal serupa dilakukan pejabat eksekutif.

"Kami meminta pemrov juga mengepras dan mengalihkan anggarannya untuk penanganan corona," kata Sadad yang juga Sekretaris DPD Gerindra Jatim ini.

Dewan berharap pemrov melakukan penyediaan barang yang kini mengalami kelangkaan, di antaranya dengan memproduksi massal masker dan sanitizer. "Pemrov juga harus siap untuk membagikan kedua barang ini kepada masyarakat secara gratis," kata Sadad.

Selain itu, Rapat Pimpinan tersebut juga membahas sejumlah isu terkini sebagai dampak dari corona. "Kami juga membahas soal penundaan angsuran di bank milik BUMD kita," kata Sadad.

"Termasuk, kemungkinan pemberian kompensasi bagi karyawan yang mengalami PHK hingga subsidi sembako bagi masyarakat. Ini belum diputuskan karena pemerintah saat ini masih fokus dalam penanganan untuk ODP, PDP, dan pasien positif corona," pungkas Sadad.

Untuk diketahui, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan adanya tambahan baru untuk pasien positif corona di Jawa Timur.

Hingga Kamis (26/3/2020), total kasus positif covid-19 di Jawa Timur mencapai 59 orang.

Di Jawa Timur sudah ada sejumlah daerah yang masuk zona merah, di antaranya, Kabupaten Kediri, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Magetan, Malang Raya.