Kesehatan

Ini Alasan Koruptor Tidak Perlu Dibebaskan saat Wabah Virus Corona, Physical Distancing di Penjara

Ini Alasan Koruptor Tidak Perlu Dibebaskan saat Wabah Virus Corona, Physical Distancing di Penjara

Instagram/Jokowi
Presiden Jokowi 

SURYAMALANG.COM - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, mewacanakan untuk membebaskan narapidana kasus korupsi demi mencegah penyebaran virus corona di penjara.

Namun, terkait wacana Yasonna Laoly, Presiden Jokowi menegaskan dan memastikan, pemerintah tidak akan membebaskan narapidana kasus korupsi.

Dalam upaya pencegahan penularan virus corona atau Covid-19, Jokowi mengatakan bahwa napi yang dibebaskan adalah narapidana umum yang telah memenuhi syarat.

Yassona Laoly
Yassona Laoly (Kompas.com)

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas melalui sambungan konferensi video, Senin (6/4/2020).

"Saya ingin sampaikan, napi koruptor tidak pernah kita bicarakan dalam rapat-rapat kita," kata Jokowi, dikutip dari Kompas.com.

"PP Nomor 99 Tahun 2012 tidak ada revisi untuk ini. Jadi pembebasan napi hanya untuk napi pidana umum," lanjutnya.

Pembebasan narapidana umum yang dilakukan Indonesia guna memutus mata rantai sebaran virus corona, juga dilakukan oleh negara-negara lain.

Pembebasan ini telah melalui persyaratan serta pengawasan ketat dari pemerintah.

"Seperti negara lain di Iran membebaskan 95.000, di Brasil 34.000 napi. Negara-negara lain juga."

"Minggu lalu ada juga pembebasan napi karena memang lapas kita overkapasitas. Berisiko mempercepat penyebaran Covid-19 di lapas kita," jelas Jokowi memberikan contoh pembebasan napi umum di negara lain.

Ilustrasi
Ilustrasi (Google)
Halaman
123
Editor: eko darmoko
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved