Breaking News:

Berita Sidoarjo

Polisi Bubarkan Demo Mahasiswa yang Kritik Kebijakan Pemerintah Soal Corona di Gedung DPRD Sidoarjo

Sejumlah mahasiswa menggelar aksi di gedung DPRD Sidoarjo, mengkritik kebijakan pemerintah terkait penanganan corona dan pembahasan RUU Omnibus Law

Polresta Sidoarjo
Sejumlah mahasiswa diangkut menggunakan truk polisi setelah aksi demo mengkritik kebijakan pemerinta di depan gedung DPRD Sidoarjo dibubarkan oleh petugas. 

SURYAMALANG.COM, SIDOARJO – Sejumlah mahasiswa menggelar aksi di depan gedung DPRD Sidoarjo, Rabu (8/4/2020). Mereka mengkritik kebijakan pemerintah terkait penanganan corona dan pembahasan RUU Omnibus Law.

Namun, aksi mereka dibubarkan petugas Polresta Sidoarjo karena tak memiliki izin. Apalagi di musim pandemi covid-19 seperti sekarang ini. Sejumlah mahasiswa itu kemudian diangkut menggunakan truk polisi.

“Aksinya tanpa izin, sehingga harus dibubarkan,” kata Kabag Ops Polresta Sidoarjo Kompol Mujito di lokasi.

Hal serupa disampaikan Ketua DPRD Sidoarjo M Usman.

Disebut bahwa pihaknya juga tidak mendapat surat pemberitahuan atau sebagainya terkait rencana aksi para mahasiswa tersebut.

“Lewat telpon atau WA juga tidak ada. Hanya ada saalah satu mahasiswa dari PMII menyatakan ingin bertemu itu saja,” kata Usman.

Kendati demikian, ketika ditanya tentang pembubaran aksi tersebut, Usman menyebut bahwa itu merupakan kewenangan pihak kepolisian.

Pihaknya pun menyerahkan sepenuhnya ke pihak kepolisian.

“Saya kembalikan ke petugas kepolisian, karena itu kewenangan mereka. Apalagi, di masa seperti sekarang ini, Polri sudah jelas menyampaikan bahwa dilarang melakukan berbagai kegiatan yang bersifat mengumpulkan banyak orang,” lanjutnya.

Rencana aksi sejumlah mahasiswa itu sendiri kabarnya juga terkait penanganan penyebaran covid-19 oleh pemerintah.

Mereka protes karena kebijakan pemerintah dianggap kurang bagus dalam hal ini sehingga ada sejumlah tenaga medis dan warga meninggal dunia karena terpapar corona.

Selain itu, para mahasiswa itu juga nekat menggelar aksi untuk mengkritisi berlanjutnya pembahasan RUU Omnibus Law cipta kerja, dan beberapa tuntutan lain.

Penulis: M Taufik
Editor: isy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved