Breaking News:

Virus Corona di Jatim

Gak Semua Lolos Program Pra Kerja, Pemprov Jatim : Bantuan Sosial Covid-19 Jangan Tumpang Tindih

Pemprov Jatim intensif menjalin komunikasi baik dengan pemerintah pusat maupun kabupaten/kota agar bantuan yang diberikan tidak tumpang tindih

TribunJatim/Sofyan Arif Candra Sakti
Wakil Gubernur Jatim, Emil Dardak 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Pemprov Jawa Timur (Jatim) berusaha menjaga komunikasi dengan pemerintah Pusat dan Kabupaten -Kota agar bantuan yang diberikan tidak tumpang tindih karena adanya kemungkinan tidak semua pengajuan program Pra Kerja lolos.

Upaya menjaga pemberian supaya tidak tumpang tindih dilakukan sebagai bagian skema Pemprov Jawa Timur (Jatim) dalam menyiapkan sejumlah skema bantuan sosial untuk masyarakat dan tenaga kerja yang terdampak dari adanya Virus Corona (Covid-19) ini.

Bahkan Pemprov Jawa Timur telah mengusulkan nama-nama kepada Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) untuk diprioritaskan mengikuti Program Kartu Prakerja termasuk mereka yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau dirumahkan selama wabah Covid-19.

Pemkot Malang Dinilai Belum Jelas, Dewan Pertanyakan Progres Pendataan Bansos Warga Terdampak Corona

Program Kartu Pra Kerja Dibuka, Pemprov Jatim Sediakan 56 Posko Layanan Pendaftaran di 38 Kab/Kota

Daftar Pemenang Jersey Milik Nova Arianto, Ada Momen Juara Bareng Persebaya dan Masa Indah di Persib

Untuk kuota sendiri, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menjelaskan hingga saat ini tidak ada pembagian yang spesifik tiap provinsi mendapatkan kuota berapa.

"Bagi yang tidak lolos, Program Prakerja bukan satu-satunya jalan bagi mereka yang terdampak PHK atau dirumahkan," ucap Emil, Senin (13/4/2020).

Emil mengungkapkan ada sejumlah bantuan yang telah disiapkan baik oleh pemerintah pusat, Pemprov Jatim, dan pemerintah kabupaten/kota untuk mereka yang terdampak secara sosial ekonomi.

"Tentunya skema (bantuan sosial) yang sudah masuk final ini, salah satu yang kemudian kita prioritaskan adalah untuk mereka yang terdampak," lanjut Mantan Bupati Trenggalek ini.

Untuk itu pihaknya intensif menjalin komunikasi baik dengan pemerintah pusat maupun kabupaten/kota agar bantuan yang diberikan tidak tumpang tindih sehingga penyalurannya bisa merata.

"Tesnya ini (Prakerja) bukan ujian tinggi-tinggian nilai. Tapi tes tersebut sebuah langkah yang dianggap penting memastikan kesesuaian yang akan ikut pra kerja. Jadi bukan berdasarkan nilai tertinggi semata," kata Emil.

"Memang afirmatif jadi bagian pertimbangan. Tapi Prakerja ini esensinya pada pelatihannya bukan bantuannya," pungkasnya.

Dari data yang disampaikan 11 April 2020, Emil menyebutkan data yang telah diusulkan untuk bisa mengikuti Program Kartu Prakerja adalah tenaga kerja yang mengalami PHK sebelum masa Covid-19 yaitu 43 ribu 11 orang.

Lalu tenaga kerja yang PHK saat masa Covid-19 sejumlah 3315 orang.

Selain itu, Pemprov Jatim juga mengusulkan tenaga kerja yang dirumahkan semasa Covid-19 sebanyak 20 ribu 36 orang dan juga Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sudah selesai kontraknya dan ingin bekerja di Indonesia sejumlah 1633 orang.

(Sofyan Arif Candra Sakti)

Editor: Dyan Rekohadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved