Berita Malang Hari Ini

Pemkab Malang Selektif Pilih Warga Penerima Bantuan Sosial

Warga penerima bantuan sosial Covid-19 di Kabupaten Malang akan lebih diseleksi oleh Pemkab Malang.

Penulis: Mohammad Erwin | Editor: isy
SURYAMALANG.COM/Mohammad Erwin
Bupati Malang, Muhammad Sanusi memberikan bantuan beras pada warga, Kamis (7/5/2020) 

SURYAMALANG.COM, MALANG - Warga penerima bantuan sosial Covid-19 di Kabupaten Malang akan lebih diseleksi oleh Pemkab Malang. Pendataan masih tengah dilakukan hingga kini, Jumat (8/5/2020).

Bupati Malang, Muhammad Sanusi memproyeksikan pembagian 20 kilogram beras kepada 250 ribu kepala keluarga (KK) dalam waktu dekat. Pemberian bantuan tersebut merupakan tahapan bantuan sosial jilid dua yang dilakukan Pemkab Malang.

Bantuan telur yang sebelumnya terkendala, disebut akan tetap disalurkan pada periode selanjutnya. Bantuan sosial akan dibiayai oleh APBD Kabupaten Malang. Rp 104 milyar disiapkan pemkab untuk memberi ribuan ton beras.

"Butuh sebulan pendataannya. Jumlah masyarakat miskin lebih banyak, sedangkan warga mampu jumlahnya lebih sedikit," ujar Sanusi ketika dikonfirmasi.

Sanusi menegaskan pihaknya akan lebih selektif dalam menyalukan bantuan kepada penerima yang berhak.

Menurut Sanusi, warga PNS dan orang yang memiliki mobil adalah orang mampu dan tidak berhak menerima bantuan.

Sedangkan warga yang berprofesi sebagai guru honorer, guru madrasah dan guru tk yang non PNS berhak mendapat bantuan sosial.

"Warga yang mampu seperti PNS dan orang yang memiliki mobil saat seperti ini tergolong mampu dan punya penghasilan," tutur Sanusi.

Pelaksanaan pendataan warga yang berhak  menerima bantuan bakal dibantu institusi Kodim 0818 dan Polres Malang.

Mengerahkan Babinsa dan Babinkamtibmas, pendataan dilakukan menyisir wilayah terpencil Kabupaten Malang.

"Mungkin pertengahan Mei pendataan sudah selesai dan pemberian bantuan sudah bisa diserahkan,"

Disinggung apakah bakal mengajukan PSBB, Sanusi bersikukuh membatalkannya dan lebih memilih kebijakan yang ia terapkan melalui jajarannya.

"Dampak sosial dan ekonomi harus kita pikirkan. Jika physical distancing lebih efektif ya tak usah PSBB," ungkap Sanusi.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved