Virus Corona di Surabaya

Data Masyarakat Berpengasilan Rendah (MBR) Surabaya Janggal, Ada Orang Punya Mobil & Orang Meninggal

Ada kejanggalan pada data Masyarakat Berpengasilan Rendah (MBR) di sejumlah daerah di Surabaya.

Penulis: faiq nuraini | Editor: Zainuddin
SURYAMALANG.COM/Faiq Nuraini
Warga memeriksa daftar penerima bantuan dampak virus corona di Surabaya. 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Ada kejanggalan pada data Masyarakat Berpengasilan Rendah (MBR) di RW 08 Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Surabaya.

Ada orang yang punya mobil tapi masuk dalam daftar MBR.

Ketua RW 08 Kelurahan Simolawang, Ramdhon mengadukan masalah ini ke DPRD Surabaya, Jumat (8/5/2020).

Ramdhoni mengatakan pihaknya telah mendata warga MBR, termasuk warga terdampak corona.

Tapi begitu daftar itu keluar, ternyata data yang muncul berbeda.

Bahkan ada orang kaya masuk dalam daftar tersebut.

"Ada warga yang sudah meninggal masuk data MBR. Bahkan 13 warga mampu dan punya mobil ikut terdaftar," ucap Ramdhoni kepada SURYAMALANG.COM.

Kejanggalan data juga terjadi di Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantian.

Sejumlah warga yang sudah meninggal, warga yang sudah pindah alamat, dan warga mampu juga masih masuk dalam data MBR.

"Idealnya, ini tidak boleh terjadi. Saya berharap data MBR lebih akurat. Bukankah selama ini sistemnya sudah online," kata Mochammad Anwar, Ketua LPMK Perak Utara.

Anwar menunjukkan tiga warga yang sudah meninggal masuk daftar penerima bantuan tunai sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) di RT 03/RW 01 Kampung Kalimas Baru.

Juga ada dua warga yang sudah pindah tapi masih masuk daftar penerima bantuan.

Saat ini data tersebut sudah dipasang di setiap kelurahan.

Anwar menyatkan seharusnya data yang kacau begini tidak perlu terjadi.

Sebelum sampai di kelurahan, data itu sudah sesuai agar tepat sasaran.

"Masalah di kampung saya sama. Warga meninggal, dobel penerima, dan pindah juga masuk data. Ini menjadi koreksi bersama," kata Anwar.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti mendesak agar Pemkot pro aktif dalam pendatan MBR.

Kesalahan data itu harus diperbaiki.

Menurutnya, bantuan harus diberikan kepada yang berhak, bukan warga mampu dan punya mobil.

Polisi PKS ini menyebutkan pendataan MBR memiliki margin error di bawah 5 persen.

"Tapi kalau sampai di atas margin, angka itu perlu evaluasi. Itu contoh di satu RW. Bagaimana dengan RW lain?" kata Reni.

Sumber: Surya Malang
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved