Tahapan Pilkada Malang 2020 Kembali Bergulir, KPU Kabupaten Malang akan Terapkan Protokol Kesehatan

SURYAMALANG.COM | MALANG - KPU Kabupaten Malang bersiap menjalankan tahapan Pilkada Malang 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19.

”Pasti membutuhkan APD (alat pelindung diri). Total TPS saat ini adalah 4.969 TPS sehingga tambahan biaya sekitar Rp 29 miliar guna keperluan APD," kata Ketua KPU Kabupaten Malang, Anis Suhartini ketika dikonfirmasi, Senin (15/6/2020).

Anis menambahkan, tahapan Pilkada 2020 yang sudah dimulai hari ini, diawali dengan  mengaktifkan Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK dan Panitia Pemungutan Suara alias PPS.

"Kami mulai tahapan ini dengan mengaktifkan mengaktifkan badan ad hoc, seperti PPK dan PPS," beber Anis.

Terkait kebutuhan APD, Anis menjelaskan masih membicarakan hal tersebut dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.

"Seperti pakah perlu dilakukan rapid test sebelum pelaksanaan Pilkada nanti. Khususnya untuk badan adhoc, karena petugas PPK dan PPS merupakan penyelenggara Pilkada serta sebagai garda terdepan," tutur Anis.

Sementara itu, Anggota Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Malang, Tridiyah Maestuti, menuturkan masih mempertimbangkan apa jenis APD yang cocok bagi kebutuhan KPU Kabupaten Malang.

"Jenisnya seperti APD yang sederhana meliputi makser, tempat cuci tangan, hand sanitizer, face shield dan juga kemungkinan thermo gun. Kalau yang tidak sederhana bisa pakai hazmat," ungkap Tridiyah.

Pertimbangan pemilihan APD tersebut menurut Tridiyah, harus melihat kondisi keuangan pemerintah daerah.

Alhasil, permintaan penambahan anggaran sebesar Rp 29 miliar oleh KPU Kabupaten Malang masih dipikirkan terlebih dahulu oleh pemerintah.

"Ini bukan masalah dituruti atau tidak, tapi melihat keuangan kita. Karena sejujurnya seiring dengan pandemi COVID-19 yang terjadi, membuat dana transfer kita juga dikurangi. Kemudian pendapatan kita juga turun luar biasa," jelas Tridiyah.