Pilwali Surabaya
Bangun Kendaraan Partai Guram di Pilwali Surabaya, Ning Lia Ingin Tiru Khofifah di Pilgub Jatim 2008
Lia Istifhama mendekati sejumlah partai non-parlemen jelang Pemilihan Wali Kota atau Pilwali Surabaya 2020.
Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Zainuddin
SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Lia Istifhama mendekati sejumlah partai non-parlemen jelang Pemilihan Wali Kota atau Pilwali Surabaya 2020.
Langkah Ning Lia tersebut mengadopsi ikhtiar Khofifah Indar Parawansa di Pemilihan Gubernur Jawa Timur atau Pilgub Jatim 2008.
"Saat itu dengan hanya didukung partai kecil, Ibu Khofifah bisa mencalonkan sebagai kandidat gubernur," kata Yusuf Hidayat, Ketua Tim Pemenangan Ning Lia kepada SURYAMALANG.COM, Rabu (24/6/2020).
Khofifah pertama kali mengikuti kontestasi Pilgub Jatim pada 2008 lalu.
Khofifah berpasangan dengan Mudjiono.
Pasangan dengan akronim Kaji ini menggunakan kendaraan politik utama PPP, dan ditopang parpol-parpol kecil, yaitu PPNUI, PNI-Marhaen, Partai Merdeka, Partai Pelopor, PIB, PNBK, PKPI, PBR, PDS, PKPB, dan Partai Patriot.
Kekuatan kendaraan politik ini sekitar 16,72 persen suara.
Namun, pasangan Kaji berhasil menempati posisi kedua di bawah Soekarwo-Saifullah Yusuf yang saat itu menjadi pemenang dengan selisih tipis, 0,22 persen.
Bahkan pasangan Kaji juga sempat memaksa Pilkada digelar sampai tiga putaran.
"Semangat Ibu Khofifah di 2008 itulah yang juga ingin dibawa Ning Lia di 2020. Jangan remehkan yang kecil-kecil ini," kata Yusuf.
Selain itu, Ning Lia juga komunikasi dengan beberapa partai dalam Parlemen.
"Kan ada PSI dan PDI Perjuangan (PDIP) yang belum memunculkan calon," kata Yusuf.
Termasuk, dengan sejumlah partai yang sudah memberikan dukungan bakal calon wali kota lainnya, Machfud Arifin.
"Dukungan ke calon tertentu kan belum SK rekomendasi," kata Yusuf.
Pihaknya masih optimistis mendapat dukungan tersebut.
"Termasuk bisa sebagai bakal calon wakil wali kota. Tapi kami masih mengusahakan sebagai wali kota," katanya.
Sebelumnya, Lia Istifhama sudah bertemu dengan enam partai non-parlemen, yaitu Perindo, Berkarya, Hanura, Garuda, PKPI, dan PBB.