Breaking News:

Berita Malang Hari Ini

Rektor Unidha Malang: Bisanya Maksimal Potongan 30 Persen SPP

Rektor Universitas Wisnuwardhana ( Unidha) Prof Dr Suko Wiyono menyatakan memang kampus hanya bisa memberikan potongan SPP maksimal 30 persen.

sylvianita widyawati/suryamalang.com
Rektor Universitas Wisnuwadhana Malang, Prof Dr Suko Wiyono, Kamis (2/7/2020). 

SURYAMALANG.COM | MALANG - Rektor Universitas Wisnuwardhana ( Unidha) Prof Dr Suko Wiyono menyatakan memang kampus hanya bisa memberikan potongan SPP maksimal 30 persen. Jika sampai 50 persen, maka akan memberatkan operasional kampus karena harus membayar pegawai-pegawai.

"Maka atas tuntutan mahasiswa itu, kami buat kebijakan khusus sebagai dampak pandemi corona," kata Suko pada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (2/7/2020).

Dikatakan, sebelum ada tuntutan mahasiswa, juga banyak yang minta mundur pembayaran SPP sampai ada rezeki. Untuk persyaratan pemotongan SPP disebutnya persyaratan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dan rekening listrik. SKTM dipilih sebagai pengukur.

"Kalau tidak pakai SKTM dari asal bagaimana kita tahu jika tidak mampu?" jawab dia. Dipahami jika banyak orangtua terdampak pandemi sehingga diberikan skema pemotongan SPP itu.

Tak hanya mahasiswanya, BEM Malang Raya juga hendak bertemu dengan Aptisi (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia) pada 8 Juli nanti di Unidha terkait dampak pandemi.

Dikatakan, mahasiswa minta dispensasi waktu saat pembayaran SPP tak hanya saat pandemi ini, tapi juga tiap semester ada.

Dikatakan dia, Unidha juga sudah mengajukan bantuan ke Pemkot Malang bersama Aptisi Malang Pihaknya mengajukan 1.000 mahasiswa.

"Bentuk hibahnya apa belum tahu karena masih belum turun sampai sekarang," jelasnya. Mungkin ini karena proses verifikasinya panjang karena memakai anggaran negara.

Sedang yang lewat LL Dikti wilayah 7 Jatim juga telah disampaikan, yaitu untuk 1000 mahasiswa karena ada bantuan biaya kuliah dari Kemendikbud untuk PTS sebagai dampak pandemi buat mahasiswa.

Prosesnya juga sejauh ini belum ada realisasi.

Namun, jika data pemkot dan LL Dikti turun ada nama yang sama penerimanya, maka harus salah satu.

Sebab, anggaran negara tidak boleh ada double account.

Masih belum turunnya bantuan Kemendikbud untuk biaya kuliah diperkirakan karena tahapannya banyak.

"Dari LL Dikti ke Kemendikbud baru ke Kemenkeu," jelas Suko.

Untuk bantuan ke Pemkot Malang, dari ajuan 1.000 mahasiswa itu, ada juga mahasiswa yang belum melengkapi persyaratan.

Penulis: Sylvianita Widyawati
Editor: isy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved