Virus Corona Jatim

Deadline Presiden Jokowi ke Jatim Kurang Sepekan, Pakar Epidemiologi: Tidak Ada Usaha Signifikan

Pakar Epidemiologi menilai pemerintah daerah belum menunjukkan kinerja yang signifikan sebagai upaya menurunkan kasus covid-19 dalam waktu sepekan ini

TribunJatim/Syamsul Arifin
Suasana rapid test di PN Surabaya yang diikuti oleh 298 ASN, Selasa, (16/6/2020). Upaya Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim untuk menurunkan jumlah kasus Covod-19 dalamn sepekan ini dinilai belum signifikan 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Deadline 2 pekan yang diberikan Presiden Jokowi supaya kasus positif Covid-19 di Jawa Timur (Jatim) menurun sudah kurang sepekan lagi.

Namun demikian Pakar Epidemiologi menilai pemerintah daerah belum menunjukkan kinerja yang signifikan sebagai upaya menurunkan kasus covid-19 dalam waktu sepekan yang sudah berjalan. 

Pakar Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga (FKM Unair), Windhu Purnomo melihat tidak ada usaha yang signifikan dari pemerintah daerah untuk mengejar target yang diberikan oleh presiden tersebut.

Windhu menjelaskan, dirinya tidak hanya melihat dari jumlah kasus yang terus naik, tapi juga keseriusan usaha baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Surabaya yang kurang serius untuk menurunkan angka penularan tersebut.

"Kalau jumlah kasus kan resultan dari banyak hal, baik di Jawa Timur maupun Surabaya Raya. Bukan hanya kinerja dari pemerintah setempat, tapi juga kebijakan pemerintah daerah lain serta pemerintah pusat. Contohnya kebijakan mudik," kata Windhu, Jumat (3/7/2020).

Menurut Windhu, daripada jumlah kasus, yang lebih patut disoroti adalah proses dari pemerintah daerah untuk menurunkan angka kasus tersebut.

Yang pertama adalah ketegasan pemerintah untuk mendorong masyarakat untuk mau mematuhi protokol kesehatan melalui peraturan daerah.

"Kalau saya yang pertama kali dilihat adalah peraturan. Dan saya melihat tidak ada perubahan peraturan antara sebelum dan sesudah kedatangan presiden," ucap Windhu.

Menurut Windhu kunci dari penurunan angka kasus Covid-19 di Jawa Timur adalah pengendalian kedisiplinan warga.

Pemerintah Kota Surabaya sebagai episentrum Covid-19 Jawa Timur, menurutnya harus mempunyai Peraturan Wali Kota yang lebih tegas.

Halaman
123
Editor: Dyan Rekohadi
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved