Breaking News:

Virus Corona di Surabaya

LBH Surabaya Minta Pemkot Untuk Cabut Perwali yang Mewajibkan Rapid Test Pekerja Asal Luar Kota

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf f dan Pasal 24 ayat (2) huruf e Perwali mewajibkan rapid test bagi pekerja dan pelaku perjalanan masuk Surabaya

Editor: Dyan Rekohadi
ahmad zaimul haq/suryamalang.com
ILUSTRASI - Ratusan calon mahasiswa saat akan menjalani rapid test di Klinik Modern Dasa medika, Jalan Diponegoro Surabaya, Jumat (3/7/2020). Pemerintah Kota Surabaya menerapkan syarat rapid test non reaktif bagi pekerja asal luar kota Surabaya yang akan bekerja di Surabaya 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya meminta Pemkot Surabaya untuk mencabut Perwali nomor 33 tahun 2020 perubahan Perwali nomor 28 tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Surabaya 

LBH Surabaya menilai Perwali dari Pemkot memberatkan banyak pihak terlebih buruh. 

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf f dan Pasal 24 ayat (2) huruf e Perwali itu mewajibkan para pekerja dan pelaku perjalanan masuk Surabaya wajib rapid test dengan hasil non-reaktif.

Meskipun tujuannya untuk melakukan screening belum tentu dikatakan aman dari Covid-19

Ketua LBH Surabaya Abd. Wachid menyebutkan hal ini berpengaruh terhadap pekerja yang berpenghasilan rendah. 

"Mahalnya biaya rapid test secara mandiri hingga jangka waktu berdurasi 14 hari ditengarai akan membuat kalangan pekerja yang masuk ke Surabaya akan terhambat. Kualitas dari hasil rapid test tersebut tidak akurat," ujar Wachid, Senin, (20/7/2020). 

Kemudian, perihal pemberlakuan jam malam yang tertuang pada Perwali no. 33 tahun 2020. 

Hal tersebut, dirasa tidak tepat. Menurutnya jam malam tidak terlalu berdampak dengan penurunan penyebaran Covid-19

"Pemberlakuan jam malam akan berpotensi melanggar hak, terutama bagi pedagang kecil/pekerja informal yang sedang mencari penghidupan untuk kebutuhan sehari-hari diwaktu malam hari," lanjutnya. 

Dia menambahkan, penerapan jam malam tidak mempunyai dasar hukum yang jelas.

Jika merujuk dalam UU nomor 6 tahun 2019 tentang Kekarantinaan Kesehatan beserta aturan turunannya Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB terdapat persyaratan untuk menerapkan pembatasan mobilitas masyarakat.

"Yaitu adanya penetapan kementerian kesehatan untuk menerapkan PSBB bagi wilayah yang mengajukan PSBB, sedangkan Surabaya tidak menerapkan PSBB," tandasnya. 

(Syamsul Arifin )

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved