Berita Batu Hari Ini
Status PBI Ribuan Warga Batu untuk Akses BPJS Kesehatan Dinonaktifkan
Di Kota Batu sendiri, ada 3.908 warga Kota Batu yang dinonaktifkan kepesertaannya sebagai PBI APBN
Penulis: Benni Indo | Editor: isy
lihat foto
SURYAMALANG.COM | BATU – Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia menonaktifkan ribuan peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran (PBI) APBN untuk Kota Batu. Di Kota Batu sendiri, ada 3.908 warga Kota Batu yang dinonaktifkan kepesertaannya sebagai PBI APBN.
Kasi Banjamsos Dinas Sosial Kota Batu, Kasmari, mengatakan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI tersebut dilakukan menindaklanjuti Surat Keputusan dari Kementerian Sosial tentang Penetapan dan Perubahan Data Peserta PBI JK Tahun 2020.
Hingga periode Juli 2020, warga Kota Batu yang tergabung sebagai peserta BPJS Kesehatan di Cabang Malang Raya mencapai 151.390 orang. Jumlah itu termasuk peserta PBI APBN dengan total 35.397 dan 14.439 peserta PBI APBD. Sisanya peserta BPJS Kesehatan non PBI.
"Kemensos menonaktifkan ribuan peserta BPJS Kesehatan PBI APBN untuk Kota Batu sampai Tahap 4 ini," kata Kasmari, Selasa (28/7/2020).
Ada beberapa alasan dinonaktifkannya ribuan warga Kota Batu sebagai peserta PBI APBN, seperti tak tercantum dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), nomor induk kependudukan yang tak sesuai, mortalitas, data ganda maupun pindah kelas layanan BPJS Kesehatan.
Selain itu, kata Kasmari, terdapat peserta PBI APBN yang tidak menggunakan fasilitas tersebut selama tiga bulan lebih.
Kasmari meminta, para peserta PBI APBN yang tak memakai fasilitas layanan tersebut untuk melapor kepada RT/RW yang kemudian dilanjutkan ke Pemdes atau Kelurahan.
Nantinya data tersebut akan dimutakhirkan.
"Kami sudah memberikan pemberitahuan ke desa-desa sebelumnya terkait hal itu," katanya.
Dengan dimutakhirkannya data PBI APBN, penyaluran program bisa tepat sasaran kepada penerima manfaat, yakni masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah.
Kasmari menambahkan, melalui Keputusan Menteri Sosial, data peserta PBI-JKN bisa ditingkatkan kualitasnya.
Ia menjelaskan, data yang dinonaktifkan dari pembiayaan APBN kini sedang dalam tahapan usulan kembali oleh Pemkot Batu dialihkan ke PBI APBD.
Tetapi dia mengatakan sedang terkendala terhadap basis data terpadu (BDT) yang tidak terbaru dari laporan desa maupun kelurahan.
"Banyak yang belum merespon mungkin karena sibuk penanganan Covid-19," ujar Kasmari.
Dihubungi terpisah, Wakil II DPRD Kota Batu, Heli Suyanto, mengungkapkan alokasi anggaran bidang kesehatan melalui APBD 2020 sebesar Rp 20 miliar di Kota Batu.
