Virus Corona di Jatim

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Jatim Dikebut, Tekan Kemiskinan Akibat Covid-19

Dari alokasi Dana Desa sebesar Rp 7,570 Trilliun untuk 7.724 Desa di Jatim tahun 2020, yang sudah terealisasi dan progress salur mencapai Rp 5,971 T

Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Dyan Rekohadi
SURYAMALANG.COM/Fatimatus Zahroh
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengumpulkan 145 Pendamping Ahli Program Pemberdayaan Pembangunan Desa (P3MD) dan 30 Kepala Dinas PMD Kabupaten/Kota se Jawa Timur dalam rekonsiliasi BLT-DD di Hotel Grand Dafam SurabayaSurabaya, Selasa (25/8/2020). 

Penulis : Fatimatuz Zahroh , Editor : Dyan Rekohadi

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mendorong realisasi penyaluran dana desa dan bantuan langsung tunai dana desa.

Hingga hari ini, Selasa (25/10/2020), dari alokasi Dana Desa sebesar Rp 7,570 Trilliun untuk 7.724 Desa di Jatim tahun 2020, yang sudah terealisasi dan progress salur mencapai Rp 5,971 Trilliun atau 78,87 persen.

Sedangkan untuk progress salur Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) untuk bulan pertama sebesar Rp 517,89 Milliar (99,96 persen), bulan kedua 513,46 Milliar (98,47 persen), bulan ke tiga Rp 441,43 Milliar (81,66 persen), kemudian bulan ke IV Rp 16,9 Miliiar (7,64 persen) dan bulan ke V Rp 2,3 Miliar (0,88 persen).

Guna mendorong realisasi dana desa dan BLT DD hari ini Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengumpulkan 145 Pendamping Ahli Program Pemberdayaan Pembangunan Desa (P3MD) dan 30 Kepala Dinas PMD Kabupaten/Kota se Jawa Timur dalam rekonsiliasi BLT-DD di Hotel Grand Dafam Surabaya.

Tujuan rekonsiliasi ini tak lain untuk mendorong serapan dan menyingkronan program lintas Jaring Pengaman Sosial (JPS) pemerintah pusat dan daerah agar bisa saling bersinergi, berkolaborasi dengan satu tujuan bisa mengentaskan masyarakat Jawa Timur dari belenggu kemiskinan.

“Saya berharap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Dinas Sosial, Pendamping Desa dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang saat ini banyak bersinggungan dengan bantuan yang masuk ke desa bisa bersinergi, berkolaborasi. Kalau bahasa saya harus ‘nyekrup’ agar program yang masuk ke desa khususnya Bansos Tunai dapat tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat jumlah” terang Khofifah.

Sebagaimana diketahui bahwa pandemi covid-19 telah menyebabkan pelemahan ekonomi masyarakat dan meningkatnya angka kemiskinan di Jawa Timur.

Dalam survei BPS mulai September 2019 hingga Maret 2020 terdapat kenaikan hampir dua persen untuk kemiskinan Jawa Timur.

Di mana kemiskinan di desa naik 0,6 persen dan kemiskinan di perkotaan meningkat 1,2 persen

Lantaran saat ini pemerintah telah banyak menyalurkan bantuan kepada masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan baik melalui Kementerian Sosial maupun Kementerian Desa PDTT seperti Dana Desa (DD), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan lainnya, maka diharapkan kemiskinan bisa kembali diturunkan meski di tengah pandemi covid-19.

“Tentu kita wajib untuk merenung, melakukan evaluasi apa kira-kira yang kurang tepat terhadap upaya-upaya yang sudah kita lakukan,” tegas Khofifah.

Lebih lanjut perempuan yang juga mantan Menteri Sosial ini menyebut bahwa ada salah satu program yang sudah ‘nyekrup’ antara program dari pemerintah pusat dengan program Pemprov Jatim.

Yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dengan Program Jatim Puspa (Pemberdayaan Usaha Perempuan). Dimana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang telah mengalami graduasi akan dilanjutkan dengan Program Jatim Puspa.

Halaman
12
Sumber: Surya Malang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved