Berita Batu Hari Ini

DPRD Batu Godok Raperda RTH, Ini Tujuannya

dengan adanya Raperda RTH bisa digunakan untuk mempertahankan RTH agar tidak terjadi alih fungsi lahan

Penulis: Benni Indo | Editor: isy
benni indo/suryamalang.com
Hamparan lahan pertanian di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Selain dikenal sebagai tujuan wisata, Kota Batu juga dikenal dalam bidang pertaniannya. 

SURYAMALANG.COM | BATU – DPRD Batu memberi perhatian serius terhadap kondisi lingkungan di Kota Batu di tengah semakin masifnya pembangunan. Ketua Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) DPRD Kota Batu, Syaifudin, tengah membahas bagaimana agar ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Batu nanti dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Dikatakannya, dengan adanya Raperda RTH, bisa digunakan untuk mempertahankan RTH agar tidak terjadi alih fungsi lahan. Apalagi Kota Batu selain dikenal sebagai tujuan wisata juga dikenal sebagai daerah yang unggul pertaniannya.

Dengan adanya aturan yang tepat dan jelas, maka arah pembangunan kedepannya tidak mengganggu ekosistem yang telah terbangun saat ini. Apalagi pembahasan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2019 yang sekarang dibahas di tingkat provinsi banyak menuai kecaman dari berbagai pihak.

"Raperda ini terus kami seriusi sebagai salah satu antisipasi agar pembangunan apapun tidak ngawur. Supaya fungsi ekologis atau lingkungan di Batu juga terus terjaga keasriannya," ujarnya, Kamis (27/8/2020).

Politisi PKS ini menjelaskan, peraturan yang jelas dapat mendorong peran dan tanggungjawab pemerintah serta masyarakat mengelola RTH.

Kemudian tujuan penyelenggaraan RTH ini juga untuk menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan alami secara berkelanjutan.

"Pada akhirnya bisa meningkatkan kualitas perkotaan yang bersih, indah, aman dan nyaman serta mengoptimalkan pemanfaatan RTH di kota," ungkap Syaifudin.

Beberapa waktu lalu DPRD Kota Batu menggelar rapat audiensi dengan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur di Gedung DPRD Kota Batu.

Mereka membicarakan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu.

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Timur, Rere Christanto mengatakan, kalau RTRW yang saat ini prosesnya sedang ada di Provinsi Jawa Timur itu penuh kejanggalan.

Kejanggalan yang pertama adalah perubahan RTRW saat ini mendahului masa berakhirnya RTRW sebelumnya.

Seharusnya, kata Rere, pembahasan RTRW yang baru dilakukan pada 2019.

“Pasti ada urgensi dengan perubahan ini karena periode sebelumnya seharusnya sampai 2019. Saya belum melihat dalam Perda itu, urgensi itu mendapatkan justifikasi,” kata Rere.

Kejanggalan berikutnya adalah tidak adanya dua dokumen yang menjadi dasar pembahasan RTRW.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved