Breaking News:

Virus Corona di Jatim

Pergub 53 Terbit, Gubernur Jatim Dorong Lahirnya Perda Tentang Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Sesuai peraturan perundang-undangan denda administrasi yang diperoleh dari penegakan aturan ini hasilnya disetor ke Kas Daerah

Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Dyan Rekohadi
SURYAMALANG.COM/Fatimatuz Zahro
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan sambutan dalam Rakor Percepatan Penanganan Covid-19 dengan mengumpulkan bupati walikota se Jatim di Klub Bunga Resort di Kota Batu, Jumat (11/9/2020). 

Penulis : Fatimatuz zahroh, Editor : Dyan Rekohadi

SURYAMALANG.COM, BATU - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong bupati walikota di Jawa Timur untuk segera menerbitkan Perda atau juga bisa dalam bentuk Perbup dan Perwali yang mengatur tentang sanksi bagi tindakan pelanggaran protokol kesehatan.

Hal tersebut ia sampaikan dalam Rakor Percepatan Penanganan Covid-19 dengan mengumpulkan bupati walikota se Jatim di Klub Bunga Resort di Kota Batu, Jumat (11/9/2020).

Bersama Kapolda Jatim Irjen Pol Fadil Imran dan Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Widodo Iriansyah, Khofifah menyampaikan banyak penekanan dalam penanganan covid-19 di Jawa Timur.

"Kita telah menerbitkan Pergub No 53 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian covid-19 dan juga Perda Perubahan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat," kata Khofifah.

Di mana dalam instruksi presiden maupun Perda tersebut memberikan regulasi tegas bagi masyarakat yang tidak tertib menegakkan protokol kesehatan demi ketentraman dan ketertiban umum.

Termasuk dalam Pergub Nomor 53 tersebut ditegaskan Khofifah juga berisikan sanksi yang diberikan pada siapa saja yang melanggar protokol Kesehatan di pandemi covid.

Di Pergub itu dikelompokkan pemberian sanksi administratif berdasarkan kelompok-kelompok pelaku pelanggaran.

Sedangkan jenis sanksi administrasi meliputi teguran, penghentian kegiatan, pembubaran kerumunan, sanksi sosial atau denda.

Penerapan denda administrasi merupakan alternatif, di mana besaran denda berbeda sesuai dengan jenis kegiatan usaha.

Halaman
12
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved