Kepala Desa Harus Paham Materi Penggunaan Dana Desa, Pemkab Malang Gelar Workshop

Penulis : Erwin Wicaksono , Editor : Dyan Rekohadi

SURYAMALANG.COM, MALANG - Pemerintahan Kabupaten Malang yang dipimpin oleh Pjs Bupati Malang, Sjaichul Ghulam serius pelototi penyaluran dana desa di wilayahnya.

Pemkab Malang tak ingin penyaluran dana desa disertai dengan praktik penyalahgunaan. 

'Pengawasan dana desa kami melakukannya dengan BPK dan Inspektorat," ujar Sjaichul usai memimpin jalannya Workshop, Monitoring dan Evaluasi Penyaluran serta Penggunaan Dana Desa, di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Selasa (20/10/2020).

Penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Malang sebenarnya bukan hal baru.

Kasus tersebut pernah menimpa mantan Kepala Desa Slamparejo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang.

Pada September 2020, mantan Kades tersebut ditangkap Polres Malang karena korupsi dana sebesar Rp 602 juta.

Menanggapi hal tersebut, Ghulam justru menegaskan bahwa pengawasan dana desa telah berjalan baik sejaauh ini.

"Monitoring telah berjalan dengan baik, kami beri pengawasan. Saya tidak akan membiarkan korupsi terjadi," ucap Ghulam.

Meski jabatannya sebagai Pjs Bupati Malang akan berakhir pada 5 Desember 2020, Ghulam berharap dana desa tidak ada yang diselewengkan koruptor.

"Karena sesuai dengan keperuntukannya, dana desa itu untuk kesejahteraan," tegas Ghulam.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat menyadari penyelewengan dana desa masih saja menghantui Kabupaten Malang.

"Beberapa desa disinyalir memakai dana desa tidak sesuai dengan ketentuan. Alhasil, dengan workshop ini kami bisa monitoring seberapa penggunaan dana desa," terang Wahyu.

Terkait desa mana saja yang rawan terjadi penyelewengan dana desa, Wahyu tak menerangkan secara gamblang.

"Bersama BPKD kami melakukan workshop, monitoring dan evaluasi. Kami ingin agar kepala desa memahami penggunaan dana desa," jelas Wahyu.