Belum Ada Definisi Kesejahteraan yang Jelas dari Visi dan Misi Tiga Paslon Pilkada Kabupaten Malang

Penulis : Benni Indo , Editor : Dyan Rekohadi

SURYAMALANG.COM, MALANG - Kesejahteraan bukan hanya diukur dari tingkat perekonomian, jauh dari itu, kesejahteraan adalah kemampuan seseorang mencapai kehidupan yang ideal.

Hal tersebut disampaikan pemerhati demokrasi, Luthfi Jayadi Kurniawan saat diwawancarai SURYAMALANG.COM melalui sambungan telefon, Jumat (30/10/2020).

Kesejahteraan selalu menjadi isu yang diusung oleh setiap calon kepala daerah.

Namun Luthfi menilai dari tiga pasangan calon, pemilihan langsung kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Malang, visi dan misi mereka tidak ada yang memiliki ukuran jelas tentang kesejahteraan rakyat.

“Yang saya tahu dan baca, hampir semuanya tidak memiliki ukuran yang jelas secara pasti dan prediktif berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan. Apa sih definisi kesejahteraan itu, apakah bebas kelaparan, bebas ancaman, bebas kemiskinan atau sebagainya?” ujar Luthfi, Jumat (30/10/2020).

Visi dan misi bukan utopis, tapi panduan untuk dicapai.

Melalui debat, para pasangan calon memiliki kesempatan untuk menjelaskan visi dan misi mereka.

Luthfi mengatakan, visi dan misi harus lebih operasional dan memiliki ukuran jelas agar target-targetnya bisa ditetapkan.

“Mereka bisa menjelaskan itu lewat debat. Kita harap lebih operasional. Ketika bicara kesejahteraan, apa yang akan diselesaikan, masalah proteksi anak, kemiskinan, pangan, atau mau bikin social safety net,” katanya.

Jika berbicara tentang Kabupaten Malang, hal yang perlu diperbaiki untuk mencapai kesejahteraan di antaranya adalah soal tata niaga pertanian, pendidikan, kesehatan, perikanan.

Penjelasan dalam debat yang telah disampaikan ke publik menjadi tanggung jawab moral para paslon.

Penjelasan tidak sekadar penjelasan, tetapi juga menjadi program lima tahun.

“Jangan sampai urusan pertanian, perikanan dan seterusnya hanya menjadi domain industri. Kesejahteraan tidak bisa diukur dari sisi ekonomi. Sisi psikologis, juga bagian dari itu. Penjelasan dalam debat tentang kesejahteraan jangan hanya hanya sekadar menggugurkan kewajiban menjawab pertanyaan panelis, kalau seperti itu, berbahaya bagi demokrasi di Kabupaten Malang,” tegasnya.

Di sisi lain, Luthfi juga mengkritik KPU Kabupaten Malang yang dinilainya belum secara maksimal menjelaskan kepada publik tentang visi dan misi para paslon, termasuk latar belakang mereka.