Ramai-Ramai Janjikan 'Pendidikan Gratis' Demi Raih Kursi Bupati Malang

SURYAMALANG.COM | MALANG - Seluruh Pasangan Calon (paslon) Bupati Malang dan Wakil Bupati Malang obral janji pendidikan gratis jika menjadi pemenang Pilkada Malang 2020. Komitmen pendidikan gratis dituangkan di setiap visi dan misi para pasangan calon.

Seperti halnya yang disuarakan paslon nomor urut 1, Muhammad Sanusi dan Didik Gatot Subroto alias Sandi. Pasangan yang diusung PDIP itu menjanjikan pendidikan gratis bagi siswa jenjang pendidikan SD hingga SMP.

"Kami alokasikan untuk 400 ribu siswa SD, MI, MTs, SMP kami biayai sekolah gratisnya. Sesuai dengan SPP yang mereka lakukan," ujar Sanusi ketika gelar konferensi pers beberapa waktu lalu.

Sanusi menyampaikan, pendidikan gratis yang ia canangkan, telah melalui perhitungan yang cermat.

Sanusi mengkiaskan permasalahan dana pendidikan bisa terselesaikan cukup dengan memakai APBD.

"Sudah kami hitung dananya dengan APBD kita Rp 4,2 triliun untuk kewajiban membayar karyawan atau belanja tidak langsungnya sudah kita hitung," kata Sanusi.

Janji pendidikan gratis oleh Sanusi, tak hanya ia sampaikan ketika menjadi calon bupati.

Saat menjabat Bupati Malang, Sanusi kerap melontarkan hal serupa.

Ditanya mengenai kondisi terkini upaya pendidikan gratis di Kabupaten Malang, Sanusi menyadari masih ada saja sekolah yang menarik SPP ke siswanya.

"Untuk SD rata-rata Rp 50 ribu, SMP dibawah Rp 75 ribu. Seharusnya tidak ada penarikan untuk SPP," ungkap Sanusi.

Menanggapi hal tersebut, Sanusi akan melakukan perubahan jika terpilih kembali jadi Bupati Malang.

"Kalau saya jadi bupati kita sesuaikan. Kalau di lapangan masih menarik (SPP) lebih nanti kita atur," tutur Sanusi.

Komitmen menyediakan pendidikan gratis juga terlontar dari mulut paslon nomor urut 2, Lathifah Shohib - Didik Budi Muljono atau Ladub.

Sedari awal, paslon yang diusung PKB ini kerap menggemakan pendidikan gratis saat berkunjung dan bertatap muka dengan masyarakat.

Menurut Lathifah, pendidikan Gratis di Kabupaten Malang sangat bisa diselenggarakan, tergantung dengan kemauan pemimpin dalam hal ini kepala daerah.