Pembelajaran Tatap Muka di Kota Malang Tak Harus Tunggu Awal Semester

SURYAMALANG.COM, MALANG - Pemkot Malang telah mempersiapkan pembelajaran tatap muka di sekolah.

Pemkot merekomendasikan segera melangsungkan pembelajaran tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan.

"Kami persiapkan semuanya sejak jauh-jauh hari dan tidak harus menunggu tahun ajaran baru," ucap Sutiaji, Wali Kota Malang kepada SURYAMAANG, Sabtu (21/11).

Sutiaji mengatakan sebenarnya pembelajaran tatap muka di sekolah tidak harus menunggu status warna zona Covid-19 di daerah.

Sebab, status zona Covid-19 di suatu daerah tersebut sifatnya tidak menentu, kadang kuning lalu berubah oranye, dan sebagainya.

Untuk itu, sebagai kepala daerah dia mengaku harus memiliki sebuah keberanian untuk menentukan arah kebijakan.

Mengingat pandemi Covid-19 belum ada yang tau sampai kapan selesainya.

"Kami harus punya keberanian. Pak Jokowi pernah mengatakan bahwa antara gas dan rem harus imbang. Maka saya kira kami menyambut dengan baik. Dan tidak heran, karena kami sudah siap dan sudah melakukan simulasi sejak dulu," ucapnya.

Simulasi pembelajaran tatap muka di Kota Malang sendiri telah dilakukan di sejumlah sekolah sejak beberapa bulan lalu.

Secara teknis, pembelajaran tatap muka harus diikuti oleh 50 persen dari jumlah siswa yang ada di dalam kelas.

Sementara 50 persen sisanya bisa mengikuti pembelajaran melalui sistem daring.

Oleh karenanya, Sutiaji akan melakukan penekanan terhadap kepala sekolah agar dapat memberikan sosialisasi lanjutan kepada orang tua siswa.

Agar nantinya ada kesepahaman bersama berkaitan dengan pembelajaran tatap muka di sekolah.

"Survei ke orang tua siswa juga sudah kami lakukan. 73 persen hasilnya menghendaki tatap muka. Dan sisanya tidak. Tapi secara garis kami telah menyiapkan semuanya," tandasnya.

Sistem pembelajaran tatap muka di sekolah kini menjadi bahan perbincangan masyarakat, usai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim memperbolehkan siswa untuk masuk sekolah pada tahun 2021.

Kebijakan tersebut berdasarkan keputusan bersama empat menteri, yakni Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri.