Edhy Prabowo Ditangkap KPK Terkait Dugaan Korupsi Ekspor Benih Lobster, Ini Arahan Prabowo Subianto

SURYAMALANG.COM - Kader Partai Gerindra sekaligus Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terkait penangkapan Edhy Prabowo, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sudah melaporkan ke Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Dasco mengatakan, Prabowo menginstruksikan untuk menggunakan informasi lebih lanjut dari KPK.

"Kami sudah melaporkan kepada Ketua Umum kami, dan arahan dari Ketua Umum untuk menunggu perkembangan lebih lanjut informasi dari KPK," kata Dasco dari sebuah video yang diterima Kompas.com, Rabu (25/11/2020).

Berdasarkan hal tersebut, Dasco mengatakan, partainya belum bisa mengomentari lebih lanjut terkait ditangkapnya Edhy Prabowo karena masih menunggu informasi valid dari KPK.

"Kami dari Partai Gerindra belum bisa berkomentar lebih jauh, kami masih menunggu informasi yang valid dari KPK tentang itu," ujarnya.

Lebih lanjut, terkait dugaan korupsi ekspor benur dalam penangkapan Edhy ini, Dasco juga mengatakan belum bisa memberikan tanggapan sebelum KPK menyampaikan pernyataan resmi.

Namun, ia mengaku sempat berkomunikasi dengan Edhy Prabowo sebelum Menteri KP itu berangkat ke Amerika Serikat.

"Dua minggu yang lalu atau 12 hari yang lalu, dia cuma bilang pamit saja ke Amerika," ucap Dasco.

KPK menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Rabu (25/11/2020) dini hari.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, Edhy ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta bersama sejumlah pihak dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta anggota keluarga.

"Tadi pagi (ditangkap) jam 1.23 di Soetta (Bandara Soekarno-Hatta). Ada beberapa dari KKP dan keluarga yang bersangkutan," kata Ghufron, Rabu pagi.

Ghufron mengatakan, penangkapan Edhy tersebut terkait dugaan korupsi dalam ekspor benur atau benih lobster.

"Benar KPK tangkap, berkait ekspor benur," kata Ghufron.

Gantikan Bu Susi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan

Edhy Prabowo resmi menggantikan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam susunan Kabinet Indonesia Maju.

Setelah 5 hari menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo menjanjikan penenggelaman kapal asing akan tetap dilakukan di masa kepemimpinannya.

Dia bilang, penenggelaman kapal penting dilakukan untuk menjaga kedaulatan laut RI.

"Oh ya iya dong (tetap melakukan penenggelaman kapal asing). Kan penenggelaman kapal dilakukan untuk menjaga kelautan negara.

"Kalau kapal begitu (menangkap ilegal) lagi, ya kita tenggelamkan lagi. Kenapa harus takut?" kata Edhy saat menemui nelayan di Muara Angke, Jakarta, Senin (28/10/2019).

Selain fokus pada penenggelaman kapal asing, Edhy juga memikirkan cara selanjutnya untuk menjaga eksistensi laut Indonesia.

Sebab kata dia, menjaga laut Indonesia agar terbebas dari serangan mafia pencuri ikan tidak hanya selesai hanya dengan menenggelamkan kapal ikan pencurinya saja.

Masih banyak cara lain yang harus ditempuh usai menenggelamkan kapal-kapal asing, seperti memperkuat internal Kementerian Kelautan dan Perikanan serta memperketat pengawasan laut oleh Satuan Tugas (Satgas) 115.

"Kalau sudah ditenggelamkan kan enggak ada lagi kapal-kapal asing. Masalah selanjutnya adalah tetap menjaga eksistensi laut. Bagaimana caranya? Internalnya diperkuat. Pengawasan lautnya diperketat oleh Satgas 115," ujar Edhy.

Edhy berujar, kekuatan kapal Satgas 115 dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) juga harus diperhatikan.

Sebab, untuk mengejar kapal pencuri ikan diperlukan kapal yang lebih kuat dari para mafia itu.

"Kita lihat, kita punya kapal bener enggak kekuatan kapal kita itu bisa mengalahkan kapal asing? Jangan-jangan kekuatan kapal kita hanya 20 knot sementara kapal asing lebih kuat. Bagaimana kita mau ngejar?" ujarnya.

Adapun untuk memaksimalkan kebijakan-kebijakan itu, Edhy mengaku perlu bersinergi dengan badan-badan yang berwenang.

Ia menyebut sinergi akan diperkuat antara lain dengan TNI Angkatan Laut dan Polri.

"Tentunya tidak bisa sendiri. Harus sinergi dengan yang lain. Saya sangat yakin Angkatan Laut kalau diajak berkoordinasi pasti akan mau. Kepolisian apalagi," pungkas dia.