Dosen UB Teliti Aplikasi e-Service di Malang Raya, Sebut Kurang Maksimal Pengunaannya

SURYAMALANG.COM | MALANG - Tim Peneliti dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Brawijaya (LPPM UB) meneliti produk e-Service di Malang Raya. 

Sebanyak tiga dosen Universitas Brawijaya (UB) melakukan penelitian berjudul 'Revolusi Industri Keempat (4.0) dan Kearifan Pemerintah Daerah di Malang Raya: Analisis Politik Kreatif'. 

Ketiga dosen itu adalah Wawan Sobari PhD (ketua) dan dua orang anggota peneliti yakni Ibnu Asqori Pohan MA dan Nusrizal Dwi Priandani MKom.

Mereka adalah Studi kasus ini setidaknya mampu mengindikasikan kesiapan Pemda di Malang Raya dalam mengantisipasi tantangan Revolusi 4.0. 

"Penyelenggara negara di berbagai tingkatan dan sektor pelayanan publik dalam era Revolusi Industri 4.0 dituntut untuk mampu beradaptasi dengan kemajuan dan perkembangan teknologi sebagai salah satu barometer pencapaian pelayanan publik yang prima," jelas Wawan, ketua tim peneliti dalam pertemuan di Zoom, Jumat (18/12/2020). 

Maka tantangan bagi pemerintah daerah pada regulasi dan pelayanannya untuk bisnis dan masyarakat.

Bentuk e-Service yang ada di Malang Raya yang dibuat pemda berupa aplikasi-aplikasi cukup banyak.

Nusrizal menjelaskan, survei yang dilakukan berbasis user atau sudut pandang pengguna, jadi tidak melihat dokumen aplikasi di institusinya. 

Di Kabupaten Malang ada beberapa aplikasi e-Service seperti MalangKab UMKM, Gokir, dan lainnya.

"Sayang di MalangKab UMKM tidak ada campur tangan pemerintah daerah. Padahal kan bisa diisi data misalkan di Kepanjen, jualan apa saja yang paling laku. Sehingga bisa memberi informasi. Data itu penting," katanya.

Sedang e-Service di Kota Batu antara lain Disdukcapil, Among Tani. Namun paling berjalan adalah Dispendukcapil. 

Kemudian e-Service di Kota Malang seperti Sambat, Pasar Mbois dll.

"Dari tiga daerah di Malang Raya, e-Service di Kota Malang paling diperhatikan," kata Wawan.

Di satu sisi, e-Service di Malang Raya sudah bergerak.

Cuma dari sisi regulasi masih kurang namun langsung praktik.

Meski sudah ada e-Service, namun masih kurang maksimal karena masih belum bisa ngopeni. 

Di sisi lain, juga  karena masih ada masyarakat generasi baby boomer yang lebih suka layanan langsung.

Wawan menuturkan generasi itu menganggap e-service malah ruwet.

Ini, lanjutnya, sebagai ketidaksiapan masyarakat juga, sehingga terjadi kesenjangan adanya digitalisasi, otomatisasi dengan pemerintah.

"Maka solusinya adalah selain e-Service yang penuh, juga dikombinasikan dengan manual," kata Nusrizal. 

Kurang maksimalnya penggunaan e-Service bisa jadi karena kurang maksimalnya sosialisasi ke masyarakat.

Wawan mencontohkan seperti aplikasi marketplace yang terus berpromosi meski sudah dikenal.

Harusnya aplikasi e-Service juga dipromosikan terus agar lebih dikenali.

Namun pemerintah atau OPD pengelolanya kurang ada jiwa marketingnya. 

"Sebagai akademisi, kami melihat kurangnya pemerintah melakukan branding agar aplikasi itu dipakai," jelas Wawan.

Dalam menyelenggarakan e-Service, Pemda di Malang Raya menghadapi tantangan pengembangan e-Service, yaitu kesiapan sumber daya manusia (SDM) pengelola.

Kesiapan pengguna, fleksibilitas e-Service, integrasi antaraplikasi e-Service sejenis yang belum dilakukan, sehingga akseptabilitas dan utilitas e-Service masih rendah, dan penyediaan infrastruktur implementasi e-Service.

"Untuk mempraktikkan kearifan lokal maka pemda di Malang Raya dalam menghadapi tantangan Revolusi 4.0 untuk pelayanan publik bisa dilakukan bertahap mengikuti perkembangan kebutuhan, permintaan, dan kemampuan masyarakat," pungkasnya.