Jelang PPKM, Bupati Sanusi Bebaskan Warga Luar Daerah Masuk Kabupaten Malang

SURYAMALANG.COM | MALANG - PSBB berganti istilah menjadi PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.

Jelang penerapan PPKM, Bupati Malang, Muhammad Sanusi menyatakan tidak mendirikan check point di perbatasan Kabupaten Malang.

Alhasil kegiatan penyekatan tidak dilakukan, sehingga masyarakat luar daerah masih bebas mengunjungi Kabupaten Malang.

"Tidak ada check point dalam PPKM. Namun, besok kita menggelar rapat koordinasi," ujar Sanusi ketika dikonfirmasi di Pendopo Peringgitan Agung Pemkab Malang pada Jumat (8/1/2021).

Pengusaha tebu asal Gondanglegi ini menegaskan, Kabupaten Malang siap menerapkan regulasi pembatasan kegiatan masyarakat tersebut.

"Dijelaskan oleh Gubernur (Jawa Timur) pemerintah daerah harus mengikuti aturan pemerintah pusat," tutur Sanusi.

Pada regulasi baru tersebut, Sanusi menjelaskan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan akan dikurangi.

Sebagai gantinya, operasi yustisi akan diterapkan dengan cara berbeda.

"Sanksi dikurangi, nanti lebih banyak operasi yustisi untuk penyadaran masyarakat," tutup Sanusi.

Di sisi lain, PPKM memuat beberapa macam regulasi, seperti halnya membatasi tempat kerja perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75persen, diiringi dengan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Kegiatan belajar mengajar tetap digelar secara daring.

Selanjutnya, Sektor Esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, tetap dapat beroperasi 100 persen, dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas.

PPKM juga mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan restoran makan dan minum di tempat sebesar 25 persen.

Layanan makanan melalui pesan antar atau dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran.

Pusat perbelanjaan atau mall dilakukan pembatasan hingga pukul 19.00 WIB.