Breaking News:

BERSIAP Harga Paket Data & Token Listrik Naik? Menkeu Kenakan Pajak Pulsa dan Token, Ini Besarannya!

peraturan tentang penghitungan dan pemungutan PPN dan PPh terkait dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token listrik dan voucher

SURYAMALANG.COM/Kukuh Kurniawan
BERSIAP Harga Paket Data & Token Listrik Naik? Menkeu Kenakan Pajak Pulsa dan Token, Ini Besarannya! 

Pemungut PPh melakukan pemungutan pajak sebesar 0,5 persen dari nilai yang ditagih oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua dan tingkat selanjutnya. Pungutan tersebut diambil dari harga jual atas penjualan kepada pelanggan telekomunikasi secara langsung.

Bila wajib pajak (WP) yang dipungut PPh Pasal 22 tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) besaran tarif yang dipungut lebih tinggi 100 persen dari tarif yang diberlakukan, yaitu 0,5 persen.

Kronologi Duel Maut 2 Orang Vs 3 Orang di Klepu, Kabupaten Malang, Bermula Kasun Terlibat Pemerasan

Namun, pemungutan PPh Pasal 22 tidak berlaku atas pembayaran oleh penyelenggara distribusi tingkat satu dan selanjutnya atau pelanggan telekomunikasi yang jumlahnya paling banyak Rp 2 juta tidak terkena PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp 2 juta.

Selain itu, pemungutan PPh 22 juga tidak berlaku kepada penyelenggara distribusi atau pelanggan yang merupakan wajib pajak bank, atau telah memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan PPh berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan telah terkonfirmasi kebenarannya dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

YLKI: Memberatkan Masyarakat

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti terbitnya peraturan tentang penghitungan dan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) terkait penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 6/PMK.03/2021 yang berlaku mulai tanggal 1 Februari 2021.

Sekadar informasi, dalam pasal 2 PMK tersebut, penyerahan barang kena pajak (BKP) berupa pulsa dan kartu perdana oleh pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi dan penyelenggara distribusi akan dikenai PPN. Pulsa dan kartu perdana yang dimaksud dapat berbentuk voucher fisik atau elektronik.

Penyerahan BKP berupa token oleh penyedia tenaga listrik juga akan dikenai PPN. BKP yang dimaksud berupa token. Token yang dimaksud merupakan listrik yang termasuk BKP tertentu yang bersifat strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Koordinator Pengaduan YLKI Sularsih mengatakan, penerbitan PMK tersebut dinilai tidak tepat waktunya mengingat saat ini kondisi di Indonesia sedang pandemi Covid-19 yang mana masyarakat merasakan hidup yang lebih susah dibandingkan waktu sebelumnya. Apalagi, objek yang dikenakan PPN kali ini sangat berkaitan dengan kebutuhan mendasar masyarakat.

Halaman
1234
Editor: Bebet Hidayat
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved