Perjalanan Karier Moeldoko, Sosok yang Dituduh di Balik Isu Kudeta Partai Demokrat

SURYAMALANG.COM - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko disebut sebagai sosok yang ada di balik isu kudeta kepemimpinan Partai Demokrat.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief menyebut Moeldoko ingin mengambil kepemimpinan Partai Demokrat dari tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di Demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko," tulis Andi Arief di akun Twitter pribadinya, @Andiarief_, Senin (1/2/2021) malam.

Andi Arief juga menyebut alasan AHY berkirim surat kepada Jokowi meminta konfirmasi dan klarifikasi.

"Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (1/2/2021) pagi.

AHY menyurati Jokowi untuk mendapat konfirmasi dan klarifikasi terkait informasi adanya gerakan politik inkonstutional untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.

Berdasar informasi yang didapat, AHY menyebut ada keterlibatan sejumlah nama di lingkup pemerintahan Kabinet Indonesia Maju.

"Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," kata AHY dikutip dari kanal YouTube AHY.

Dalam paparan AHY, informasi adanya gerakan politik yang ingin mengambil alih kepemimpinan Demokrat didapatkannya dari laporan pimpinan dan kader Partai Demokrat, baik pusat maupun cabang.

"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY.

AHY menyatakan gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Jokowi.

AHY menyebut gerakan tersebut terdiri dari kader secara fungsional, mantan kader dan non-kader.

Gabungan dari pelaku gerakan itu ada lima orang yang terdiri dari satu kader Demokrat aktif dan satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif.

Kemudian, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi.