Breaking News:

Ujung Kudeta Partai Demokrat ? Pemerintah Tolak Hasil KLB Versi Moeldoko, DPC Solid Bersama AHY

Partai Demokrat Surabaya menyambut baik putusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang menolak hasil KLB versi Moeldoko

Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Dyan Rekohadi
Wikipedia
Partai Demokrat 

Penulis : Boby Koloway , Editor : Dyan Rekohadi

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Polemik di tubuh Partai Demokrat kini telah menemui titik terang setelah pemerintah mengumumkan keputusan terkait legalitas.

"Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak," ujar Yasonna Laoly, Rabu (31/3/2021). 

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyatakan dengan telah keluarnya keputusan Pemerintah yang menolak pengesahan kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB), proses kekisruhan Partai Demokrat secara hukum administrasi negara telah selesai.

"Dengan demikian maka persoalan kekisruhan Partai Demokrat di bidang hukum administrasi negara itu sudah selesai, (selainnya itu) berada di luar urusan pemerintah," kata Mahfud saat mendampingi Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dalam penyampaikan hasil verifikasi pemerintah atas permohonan kepengurusan KLB Partai Demokrat, Rabu (31/3/2021). 

Partai Demokrat Surabaya menyambut baik putusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat versi Moeldoko.

Demokrat Surabaya bergembira dan menegaskan semakin solid di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono.

"Kami menghaturkan terimakasih. Syukur, Alhamdulillah. Putusan dari Kemenkumham berpihak kepada kebenaran," kata Sekretaris DPC Demokrat Surabaya Junaedi kepada Surya.co.id dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (31/3/2021).

Pihaknya mengapresiasi kinerja Kemenkumham. Keputusan tersebut telah sesuai dengan fakta hukum dan yuridis.

"Hal ini sekaligus membuktikan, bahwa sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga, Ketum AHY adalah Ketua Umum (Demokrat) yang sah. Ini sesuai dengan Kongres Demokrat kelima, tahun 2020," katanya.

Halaman
12
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved