Berita Malang Populer Rabu 7 April 2021: Pemkab Krisis Jabatan Struktural & Pergantian Ketua DPRD

SURYAMALANG.COM, MALANG - Berikut berita Malang populer Rabu 7 April 2021 tentang krisis jabatan struktural di Pemkab Malang.

Selain itu, berita Malang populer hari ini juga mengulas pergantian Ketua DPRD dan hasil razia lapas perempuan. 

Selengkapnya, langsung saja simak ulasan berita Malang populer hari ini:

1. Pemkab Krisis Jabatan Struktural 

Sebanyak 180 jabatan struktural di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang sedang kosong.

Ada 39 ASN di lingkungan Pemkab Malang beralih dari jabatan struktural ke jabatan fungsional.

Kemudian 39 ASN itu menempati jabatan baru yang terdiri dari analis kepegawaian, pamong belajar, auditor, penilik, bidan, perawat, pembimbing kesehatan kerja, pengelola pengadaan barang, administrator kesehatan, arsiparis, dan penguji kendaraan bermotor.

"Sesuai regulasi, pengisian jabatan struktural harus mengajukan izin. Tetapi karena ini jabatan fungsional dan di luar jabatan kepala sekolah dan puskemas, maka hanya melapor ke Kemendagri."

"Jabatan fungsional tidak mengisi jabatan kosong. Karena jabatan yang kosong itu jabatan struktural," ujar Nurman Ramdansyah, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang kepada SURYAMALANG.COM, Selasa (6/4/2021).

• Bappebti Kemendag Gelar Edukasi Peran Perdagangan Berjangka Komoditi di Universitas Brawijaya Malang

Pelantikan jabatan fungsional tersebut sesuai Surat Keputusan Bupati Malang nomor 821.2/87/35.07.201/2021.

Nurman berharap peralihan jabatan ke fungsional ini bisa meningkatkan kinerja para ASN.

"Fungsional guru harus mengejar angka kredit, seperti karya tulis, seminar, dan sebagainya. Jika mereka tidak melaksanakan tupoksinya, maka tidak akan mendapat kenaikan pangkat. Jadi mereka harus benar-benar melaksanakan fungsinya," ungkap Nurman.

Nurman mengkiaskan kondisi yang berbeda dialami seorang pejabat struktural seperti dirinya.

"Kalau struktural gak ngapa-ngapain tetap bisa naik pangkat," terangnya.

Nurman mengakui Pemkab Malang sedang krisis jabatan struktural.

Sebanyak 180 jabatan struktural di Pemerintah Kabupaten Malang mengalami kekosongan.

Kekosongan tersebut di antaranya meliputi pimpinan tinggi pratama dengan eselon II-B.

Kemudian administrator dengan eselon III-A. Administrator dengan eselon III-B, pengawas dengan eselon IV-B. Serta pengawas dengan eselon IV-B.

"Pada pimpinan tinggi pratama diantaranya, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Kepala Bapenda dan Direktur RSUD Kanjuruhan," jelas Nurman.

Kekosongan jabatan struktural telah terjadi sejak tahun 2020 lalu.

Kekosongan tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Seperti halnya faktor usia yang membuat banyak pemangku jabatan yang pensiun.

Lalu perpindahan tempat kerja dan tutup usia alias meninggal dunia juga menjadi faktor penyebab krisis jabatan struktural.

Menurut Nurman, Pemkab Malang telah melakukan upaya koordinasi ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) beberapa waktu lalu.

Meski sudah melakukan koordinasi, Nurman mengakui upaya tersebut masih belum membuahkan hasil.

"Kami sudah melakukan konsultasi ke Kemendagri. Mereka meminta kami membuat surat usulan. Namun hingga kini belum ada tanggapan," terang Nurman.

2. Ketua DPRD Kabupaten Malang akan Berganti

 Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Malang sebentar lagi akan berganti.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Malang sekaligus Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Darmadi, kabarnya akan didapuk sebagai ketua DPRD definitif.

Darmadi akan menggantikan Sodikul Amin yang sebelumnya menjabat sebagai Plt Ketua DPRD Kabupaten Malang.

"Surat Keputusan DPP sudah turun. Pak Darmadi diberikan kesempatan. Selanjutnya setelah SK Gubernur turun, ada satu mekanisme lagi yang harus disiapkan kami akan meminta Sekretariat DPRD kepada Kepala Pengadilan sebagai wakil Bu Gubernur untuk melaksanakan pelantikan," ujar Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto ketika ditemui usai rapat paripurna pada Selasa (6/4/2021).

Kata Didik pemilihan Darmadi sebagai Ketua DPRD secara definitif dilakukan sesuai AD/ART DPC PDIP Kabupaten Malang.

Darmadi dianggap memenuhi indikator-indikator yang ditetapkan partai berlambang banteng itu.

"Syaratnya harus masuk struktural, KSB, ketua, sekretaris, bendahara. Kemudian juga mereka suòdah menjabat satu periode, minimal. Ini yang menjadi catatan, bagian indikator seseorang bisa diberikan ruang untuk bisa mengganti pimpinan. Namun terkait keputusan iti merupakan kewenangan sepenuhnya ada di DPP. Kemarin ada pak Darmadi, ada bu Tutik Yunarni, ada pak Busilan. Kami usulkan semuanya. Tapi yang dipilih pak Darmadi,"  ucap Wakil Bupati Malang ini.

Didik mengacungi jempol terhadap kapasitas Darmadi dalam melakukan pekerjaan sebagai wakil rakyat.

• Berita Arema Populer Rabu 7 April 2021: Insiden Lempar Kertas Satukan Arema ke Rumdis Wali Kota

Didik menilai Darmadi merupakan sosok yang giat bekerja sebagai anggota legislatif maupun anggota partai.

"Pak Darmadi dicatat, oleh DPP, DPD, dan DPC, masih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas keseharian sebagai Sekretaris DPC, sebagai Ketua Komisi dan sebagai anggota Fraksi," jelas Didik.

Terakhir, Didik menerangkan jika waktu pelantikan Darmadi sebagai Ketua DPRD Kabupaten Malang akan digelar sebentar lagi.

"Insya Allah minggu depan ini," tutupnya.

Di sisi lain, Darmadi membenarkan kabar jika dirinya terpilih sebagai Ketua DPRD Kabupaten Malang.

Darmadi mengaku siap menjalin mandat sebagai ketua wakil rakyat. Ia pun tak lupa komitmennya memperjuangkan nasib rakyat sesuai dengan apa yang ia sampaikan ketika kampanye.

Kini, Darmadi hanya tinggal menunggu waktu pelantikannya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Malang.

"Saya selalu siap menjalankan perintah DPP. Segala tugas di DPRD Kabupaten Malang akan saya jalankan secara fokus," kata Darmadi.

3. Razia Lapas Perempuan ditemukan 2 Poket Bubuk Putih

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang dan Polresta Malang Kota menemukan dua poket berisi bubuk putih saat razia Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II A Malang, Selasa (6/4/2021) siang.

Kepala Lapas Perempuan Malang, Tri Anna Aryati mengatakan penggeledahan dan razia tersebut menyasar setiap blok hunian warga binaan

"Kami geledah empat blok hunian warga binaan, terutama blok narkoba. Kami memeriksa setiap kamar hunian warga binaan," ujar Tri kepada SURYAMALANG.COM.

Pihaknya tidak menemukan barang terlarang selama penggeledahan, baik senjata tajam maupun narkotika.

"Kami menemukan dua poket berisi bubuk putih. Setelah diperiksa BNN Kota Malang dan Polresta Malang Kota, ternyata dua poket plastik itu berisi tawas."

"Kami memperbolehkan bubuk tawas masuk ke lingkungan lapas karena digunakan sebagai deodoran. Kalau pakai deodoran model roll on, rawan disalahgunakan," bebernya.

Pihaknya rutin razia dan penggeledahan setiap satu minggu sekali.

"Tetapi razia yang melibatkan pihak luar seperti ini, biasanya kami lakukan tiap tiga bulan sekali," tambahnya.

• Aremania Harap Wali Kota Malang Sutiaji Bisa Lakukan Negosiasi untuk Selesaikan Dualisme Arema FC

Sementara itu Kepala BNN Kota Malang, AKBP Agoes Irianto mengapresiasi razia tersebut.

Di berharap kegiatan tersebut dapat terus terlaksana dan berkesinambungan.

"Sesuai harapan kami, yaitu Indonesia Bersih Narkoba atau biasa disingkat Indonesia Bersinar. Perangi segala bentuk dan jenis narkotika untuk mewujudkan lingkungan bersih dari narkotika, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan kerja termasuk lingkungan lapas," kata Agoes.

Reporter: Erwin/Kukuh Kurniawan/ Penulis: Sarah Elnyora/ SURYAMALANG.COM

Ikuti berita berita Malang Populer lainnya.