Kejari Batu Turun Tangan Antisipasi Penyimpangan ADD

Dikatakannya, persoalan yang terjadi sehingga mengakibatkan ADD telat cair adalah kendala teknis seperti dokumen kwitansi yang dipotong BPJS.

Furqon juga mengatakan perlu komunikasi dengan pihak BPJS karena ada yang belum tuntas terkait verifikasi potongan iuran BPJS terhadap perangkat desa.

“Pengajuan dari desa pada tanggal 26 Maret lalu. Kami kirim ke BKAD untuk 15 desa. Sebelumnya kejadian seperti ini tidak pernah terjadi,” paparnya.

Selain kendala administrasi, Furqon juga beralasan adanya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang belum berjalan maksimal.

Pada kondisi ini, Furqon mengakui kalau permasalahan juga berada di pihaknya.

“Dengan hadirnya Kejaksaan, sudah ada titik temu. Enam desa sudah siap dicairkan. Ada beberapa desa yang belum bisa,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu, M Chori belum bisa dimintai keterangan.

Upaya untuk meminta keterangan melalui sambungan telefon belum terhubung dan tidak mendapat balasan.