Keluarga Gus Dur di Isu Muktamar Luar Biasa PKB untuk Lengserkan Cak Imin, Yenny Wahid Ingatkan Ini

SURYAMALANG.COM  - Keluarga almarhum Gus Dur (Abdurrahman Wahid) mulai disinggung dalam putaran isu Muktamar Luar Biasa (MLB) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Isu MLB PKB yang mencuat dalam beberapa hari terakhir tak lepas dari wacana melengserkan Ketua Umumnya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin atau Gus Ami.

Setelah beberapa DPC dan DPW PKB Jatim menyuarakan soliditas di antara isu MLB yang berkembang, kini nama keluarga Gus Dur mulai disinggung-singgung.

Keluarga Gus Dur diharapkan ikut mendorong berlangsungnya MLB PKB.

Mantan Ketua DPC PKB Raja Ampat Saruddin Binwasef berharap keluarga Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ikut mendorong digelarnya Muktamar Luar Biasa (MLB).

Menurutnya, telah terjadi banyak pelanggaran AD/ART, termasuk dirinya yang menjadi korban karena diberhentikan sepihak dari jabatan Ketua DPC PKB Raja Ampat.

"Jadi saya mewakili teman-teman di Papua Barat dan Papua segera, saya memohon meminta kepada petinggi-petinggi sesepuh keluarga Ciganjur, mbak Yenny Wahid, Ibu Khofifah, Pak Mahfud segera melaksanakan Muktamar Luar Biasa untuk bagaimana menata struktur PKB kedepan lebih bagus, sesuai apa awal berdirinya PKB," kata Saruddin saat dihubungi Tribunnews, Rabu (14/4/2021).

Adapun di Papua Barat, Saruddin mengatakan terdapat 6 Ketua DPC yang diberhentikan sepihak.

Dia kembali meminta para keluarga Gus Dur untuk bergerak dan tidak diam.

"Keluarga Ciganjur saya mohon jangan diam, tapi cobalah supaya apa? yang di daerah-daerah ini berteriak tidak mubazir tapi terarah untuk kita bikin riak-riak kecil tapi akan terjadi gelombang arus besar," pungkasnya.

Terpisah,  putri almarhum Gus Dur, Zannuba Arrifah Chafsoh alias Yenny Wahid akhirnya angkat bicara perihal hal tersebut. 

Melalui juru bicaranya yakni Imron Rosyadi Hamid, Yenny menilai PKB di bawah kepemimpinan Cak Imin justru menunjukkan watak oligarki dan nepotisme. 

 "Mbak Yenny sudah mendengar berita-berita menyangkut dinamika internal PKB pasca dilangsungkannya Muscab serentak Tahun 2021 yang menimbulkan ketidakpuasan pengurus daerah. Dalam pandangan kami, PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar semakin menunjukkan watak oligarki dan nepotisme yang tidak sehat bagi pengembangan demokrasi," ujar Imron, dalam keterangannya, Rabu (14/4/2021). 

Yenny disebut Imron meminta agar Cak Imin beserta lingkaran elitnya agar kembali pada sejarah awal berdirinya partai. 

Salah satu caranya, Yenny meminta semua pihak termasuk internal DPP bahkan para sesepuh untuk mengetuk kesadaran dan mengingatkan Cak Imin. 

"Termasuk sejarah masa lalu Cak Imin dalam memperlakukan Gus Dur dalam konflik PKB yang masih terus diingat warga NU. Gus Dur tidak sekedar Pendiri PKB, tetapi juga cucu Hadratus Syech Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama yang seharusnya tidak diperlakukan seperti itu," jelasnya. 

Lebih lanjut, Yenny mengaku khawatir jika para sesepuh PKB hanya diam maka hanya akan dianggap sebagai upaya perlindungan kepada Cak Imin yang memiliki sejarah kelam terhadap Gus Dur. 

"Sehingga berdampak pada penilaian negatif kalangan akar rumput terhadap para sesepuh. Kesadaran kolektif diperlukan agar proses demokrasi di PKB kembali bisa berjalan normal," tandasnya. 

Pelanggaran AD/ART?

Munculnya KLB PKB ditengarai karena banyak pelanggaran anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART).

Hal ini diungkapkan oleh Eks Ketua DPC PKB Jeneponto Andi Mappanturu.

Ia juga mengaku merasa dizalimi oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Sebab, seharusnya ia masih mengemban jabatan hingga 2022.

"Tetapi karena kezaliman pak Muhaimin yang mengubah AD/ART pada saat muktamar di Bali di dalamnya sudah tidak demokrasi," tutur Andi kepada Tribun Network, Senin (12/4/2021).

Menurut Andi, Cak Imin seakan ketakukan akan dilengserkan dari kursi ketua umum sehingga AD/ART partai diubah.

Satu di antaranya DPP sembarangan menunjuk pengurus DPC.

Padahal, seharusnya penjaringan nama DPW harus melalui DPC.

"Berdasarkan AD/ART lama Ketua DPW dipilih oleh Ketua DPC. 

Setelah didengungkan oleh mantan Ketua DPC PKB Karawang Ahmad Zamakhsari alias Jimmy, kini mantan Ketua DPC PKB Bandar Lampung, Juanda turut menyuarakan hal yang sama.

Dia mengatakan, kepemimpinan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) telah terjadi pelanggaran AD/ART.

Mulai dari tidak adanya fungsi Dewan Syura dan Ketua DPC.

"Di PKB fungsi Dewan Syura sudah tidak ada dan sekarang fungsi Ketua DPC sudah tidak ada," kata Juanda saat dihubungi Tribunnews, Selasa (13/4/2021).

Selain itu, dia mengatakan saat ini PKB telah keluar jalur dari khitahnya lantaran tidak ada demokrasi di internal PKB.

Dia menyebut saat ini PKB dikuasai oleh keluarga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

"Karena Cak Imin sdh lebih dari 3 priode memimpin PKB. Dan PKB sudah menjadi milik keluarga Cak imin bukan lagi Partainya warga Nahdliyin," pungkasnya.

*Artikel ini telah tayang sebelumnya di Tribunnews.com