Berita Malang Hari Ini
MPR RI Cari Masukan PPHN dari 10 Pakar Universitas Brawijaya
Sebanyak 10 orang pakar dari berbagai lintas keilmuan di Universitas Brawijaya (UB) memberikan masukan pada MPR RI.
Penulis: Sylvianita Widyawati | Editor: isy
lihat foto
Berita Malang Hari Ini
Reporter: Sylvianita Widyawati
Editor: Irwan Sy (ISY)
SURYAMALANG.COM | MALANG - Sebanyak 10 orang pakar dari berbagai lintas keilmuan di Universitas Brawijaya (UB) memberikan masukan pada MPR RI.
Dalam hal ini diwakili oleh kehadiran Prof Dr Ir Fadel Muhammad, Wakil Ketua MPR RI saat datang ke FIA UB, Senin (7/6/2021).
Kegiatan itu terkait usulan tentang perlu dihidupkannya kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Banyak pendapat mengatakan bahwa suatu bentuk GBHN diperlukan demi menyelaraskan program-program yang akan dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah, baik di tingkat provinsi hingga kota/kabupaten.
Sehingga inefisiensi anggaran negara dan sumber daya pembangunan nasional lainnya dapat dihindari.
"Masukan-masukan para pakar nanti akan dirangkum oleh Dekan FIA UB, Andi Fefta untuk Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)," jelas Fadel Muhammad pada wartawan.
Tak hanya ke UB, perwakilan MPR RI juga ke PTN lainnya, seperti ke Unair dan ITB.
Pertemuan dengan 10 pakar itu dipimpin Drs Andy Fefta Wijaya MDA PhD, Dekan FIA UB.
Sedangkan sepuluh orang pakar yang Prof Dr dr Sri Andarini MKes (Pakar Kesehatan Masyarakat Fak. Kedokteran).
Kemudian Prof Drs Adi Susilo MSi PhD (Pakar Geofisika Kebencanaan dan Sumberdaya Alam
Fakultas MIPA).
Lalu Prof Ir Hadi Suyono ST MT PhD (Pakar Rekayasa Teknologi dan Sumberdaya Energi Fakultas Teknik.
Kemudian Prof Dr Bambang Supriyono MS, Pakar Pemerintahan dan Otonomi Daerah dari FIA.
Ada juga Prof Dr Luqman Hakim MSc, Pakar Politik dan Kebijakan Publik FIA, serta Prof Dr Moh Fadli SH Mhum (Pakar Hukum dan Hak Azasi Manusia Fakultas Hukum.
Prof Dr Chandra Fajri Ananda (Pakar Ekonomi Pembangunan FEB, Dr Wilopo MAB (Pakar Administrasi Bisnis FIA.
