FAKTA Sulitnya Menangani Warga Saat Bangkalan Darurat Covid-19, Ada yang Kabur Atau Tolak Evakuasi

Penulis : Yusron Naufal Putra , Editor : Dyan Rekohadi

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Fakta sulitnya melakukan pendekatan dan menyadarkan warga untuk mendukung proses pencegahan penularan Covid-19 terkait lonjakan kasus di Kabupaten Bangkalan masih terjadi hingga Kamis (10/6/2021).

Masih saja petugas dilapangan mendapati kondisi sikap warga yang memilih menghindari petugas.

Masih banyak warga yang kabur, menghindari tes swab atau bahkan menolak menjalani karantina meski telah dinyatakan positif Covid-19.

Fakta di lapangan itu setidaknya terungkap dalam pembahasan di rapat dengar pendapat yang dilakukan oleh Komisi E DPRD Jatim bersama perwakilan Pemkab Bangkalan, Satgas Covid-19 Jatim serta BPBD Jatim, Kamis (10/6/2021). 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, Sudiyo menggambarkan kesulitan yang ditemui di lapangan.

Kesulitan itu digambarkan bagaimana pada saat proses evakuasi pasien OTG beberapa hari kemarin yang berjumlah sekitar 114 orang.

Dari upaya maksimal yang dilakukan, dalam satu hari penuh, petugas hanya berhasil membujuk dua orang untuk dilakukan evakuasi. 

Contoh lain adalah dengan mencoba mengiming-imingi warga yang mau swab dengan diberikan beras.

Cara itupun tak cukup berhasil untuk menarik warga melakukan pemeriksaan yang disediakan petugas.

"Ini adalah gambaran betapa sulitnya melakukan upaya. Namun kita bertahap," terangnya. 

"Karakteristik masyarakat di sana tidak bisa disamakan dengan daerah lain," kata Sudiyo. 

Sudiyo dalam kesempatan tersebut menyampaikan berbagai upaya penanganan yang telah dilakukan oleh Pemkab setempat.

Hanya saja, yang masih menjadi persoalan adalah bagaimana pendekatan kepada warga untuk upaya 3T. 

Dalam hearing yang berlangsung di ruang komisi E itu, sempat muncul usulan agar upaya pendekatan kepada warga juga dilakukan dengan menggandeng para tokoh setempat.

Sudiyo mengungkapkan, jika hal tersebut sudah sejak beberapa waktu dilakukan. 

Terkait fasilitas kesehatan, Sudiyo mengatakan Pemkab bersama Pemprov Jatim telah menyiapkan skema penanganan. Sebab, upaya memutus mata rantai penyebaran harus terus dilakukan. 

Selain massifnya pemeriksaan, di antara upaya adalah, Pemkab menyediakan banyak ruang isolasi. Selain itu rujukan bagi OTG untuk dibawa ke RS Lapangan Surabaya. 

"Sudah ada kesepakatan-kesepakatan, di saat rumah sakit kita penuh di Bangkalan ini enam rumah sakit penyangga di Surabaya sudah disiapkan," tambahnya. 

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafaqih mengatakan, pihaknya menilai respon medik oleh Pemerintah sudah bagus.

Pemerintah banyak melakukan upaya untuk menurunkan kasus. 

Namun, Hikmah tak memungkiri jika kurangnya respon masyarakat memang menjadi keluhan petugas di sana.

Diantara usulan yang disampaikan anggota dewan adalah, menggunakan stakeholder kunci. Tujuannya meningkatkan kesadaran warga setempat. 

Disisi lain, Hikmah mengatakan, pentingnya desain isolasi mandiri yang benar dan efektif.

Sebab, dalam hearing itu diungkapkan jika warga masih banyak yang enggan dirujuk. 

"Jadi, kita harus merespon sesuai dengan kearifan lokal," ujar politisi PKB tersebut. 

Dengan demikian, dewan mendorong penambahan tenaga lagi, termasuk relawan untuk upaya penanganan pandemi di Bangkalan. 

"Kita sudah minta BPBD menurunkan relawan, saya juga akan kontak Dinsos untuk tagana turun. Mengawasi proses isoman," ungkapnya. 

Kabur dari Pos Penyekatan

Sikap warga yang kurang mendukung langkah antisipasi cepat pemerintah dalam memutus mata rantai penularan Covid-19 dari zona merah Bangkalan juga ditemui di Surabaya.

Pemerintah Kota Surabaya mengungkapkan 98 orang dari Bangkalan menghindar dari pos penyekatan Jembatan Suramadu.

Ke 98 orang itu lolos dari pemeriksaan, tanpa mengikuti rapid antigen saat masuk Surabaya . 

Mereka diduga memilih kabur di saat antri menjalani tes swab antigen, padahal kartu identitas mereka masih ditahan petugas.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya Eddy Christijanto menyebut warga yang kabur itu ada yang merupakan warga Surabaya dan juga warga luar kota yang mencoba masuk Surabaya dari arah Bangkalan.

Untuk diketahui bagi pendatang yang baru datang dari Madura harus melaksanakan rapid antigen di pintu keluar Jembatan Suramadu.

Prosedur awal, pendatang menyerahkan KTP atau kartu Identitas lainnya (SIM atau STNK) kepada petugas. 

Mereka memakirkan kendaraan di tempat disediakan. Selanjutnya, mereka maju ke meja pendaftaran dan mengantre menunggu giliran untuk di rapid. 

"Namun ketika dipanggil, mereka tidak ada. Kami menduga mereka menghindari itu dan naik kendaraan lain," kata Eddy menjelaskan. 

Eddy saat ini telah mengantongi data warga yang "menghindar" dari penyekatan tersebut.

Bagi warga Surabaya, pihaknya akan melakukan tracing ke alamat yang bersangkutan. Selain itu, kartu identitas juga ditahan. 

"Kami sudah berkirim surat ke Dispendukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya). Untuk dilakukan pemblokiran. Artinya, apabila mengajukan pergantian KTP, dengan alasan hilang, tidak bisa dilayani," katanya. 

Si pemilik kartu Identitas harus datang sendiri ke kantor Satpol-PP. Mereka juga harus membawa hasil swab negatif bebas Covid-19. 

Begitu juga dengan KTP bagi warga luar Surabaya. "Kami akan berkirim surat ke masing-masing daerah," katanya. 

"Sehingga, ketika nama-nama tersebut mengajukan pergantian dokumen KTP dengan alasan hilang, supaya tidak dilayani. Mereka bisa mengambil KTP, termasuk SIM, dan STNK di satpol PP Surabaya dengan membawa hasil swab negatif," tegasnya. 

Eddy menegaskan pihaknya akan memperketat proses penyekatan bersama jajaran terkait dari Polri maupun TNI.

Sekali pun demikian, pihaknya mengingatkan pentingnya pelaksanaan pemeriksaan kesehatan ini.