Fraksi Partai Golkar di Seluruh Jawa Timur Perkuat Fungsi Pengawasan Anggaran

SURYAMALANG.COM, BATU - Seluruh anggota DPRD Fraksi Golkar di Jawa Timur menggelar pertemuan di Golden Tulip Holland Resort, Kota Batu.

Pertemuan itu berlangsung sejak Kamis (17/6/2021) hingga Minggu (20/6/2021). Dalam pertemuan tersebut, banyak hal yang dibahas secara internal. Mulai dari strategi di Pemilu 2024 hingga teknis pengawasan anggaran.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Jatim menghadirkan pembicara dari Kejaksaan Tinggi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Komisioner KPK, Nurul Ghufron mengatkaan, KPK memiliki tiga strategi dalam upaya pemberantasan korupsi. Tiga upaya itu terdiri atas pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan penindakan.

“Agar segenap kader Parpol sebagai aspirator dan juga komunikator dari rakyat, penyambung aspirasi rakyat, bisa merepresentasikan keinginan rakyat. Jika seperti itu, saya yakin tidak akan ada kebocoran APBN atau APBD di daerah."

"Dalam peran serta masyarakat, bisa dilakukan Parpol atau lembaga swadaya masyarakat sebagai sarana pendidikan. Kami selalu kerjasama dengan Parpol, bukan hanya Golkar, tapi sama semua Parpol,” kata Ghufron, Jumat (18/6/2021).

Ia juga mendorong agar partai politik memiliki komitmen yang kuat untuk mendidik para kadernya memahami upaya pemberantasan korupsi. Katanya, kegiatan-kegiatan yang telah diselenggarakan dalam konteks pembahasan pemberantasan korupsi tidak sekadar seremonial semata.

“Komitmen ini harus timbul dari diri Parpol, tidak sekadar seremonial tapi menjadi komitmen keseharian saat menjadi anggota dewan,” kata Ghufron.

Sementara itu, Ketua BPK RI, Agung Firman Sampurna mengatakan, anggota DPRD memiliki fungsi pengawasan. Kehadiran para anggota DPRD seluruh Jawa Timur dari fraksi Golkar itu diharapkan Agung dapat berkolaborasi dengan BPK jika ada temuan di daerah.

“Yang datang ini kan anggota DPRD, salah satu tugasnya pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD salah satunya anggaran yang kami audit."

"Yang dibutuhkan adalah sinergi dan kolaborasi dengan perwakilan BPK di Jatim untuk mendapatkan informasi. Temuan-temuan itu apa saja, apabila ada indikasinya, disampaikan,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPD Golkar Jatim, Muhammad Sarmuji mengatakan, Partai Golkar Jati menggelar pertemuan dan pembahasan materi sejak Kamis lalu. Pertemuan itu menjadi ajang untuk mendorong para kader memperkuat perannya dalam fungsi pengawasan, legislasi dan penganggaran.

“Mulai kemarin sudah menyampaikan banyak materi yaitu untuk memperkuat fungsi DPRD kabupaten Kota. Baik budgeting, pengawasan dan legislasi. Apa yang menjadi arahan KPK dan BPK, bisa diawali dengan perencanaan yang baik. Ini penting sekali karena pengawasan bisa diawasi dari awal,” kata Sarmuji.

Dikatakannya, KPK juga memberikan masukan bagaimana modus-modus korupsi terjadi. Dari informasi itu, ia berharap para kadernya bisa memahami dan menghindari.

“Tentu saja itu harus dihindari oleh anggota DPRD atau eksekutif,” tegasnya.