Diduga Terima Suap Saat Pandemi Covid-19, Eks Mensos Juliari Batubara Dituntut 11 Tahun Penjara

SURYAMALANG.COM - Jaksa menuntut eks Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara dengan hukuman pidana 11 tahun penjara.

Juliari dinilai terbukti menerima suap terkait bantuan sosial (bansos) Covid-19 dari para penyedia bansos sembako di Jabodetabek.

"Menuntut, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah," kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (28/7/2021).

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama terhadap 11 tahun," ujar jaksa.

Jaksa yakin Juliari terbukti menerima suap melalui dua anak buahnya, yakni Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.

Dua orang itu dinilai terbukti menerima fee dari para vendor bansos, yakni sebesar Rp 1,280 miliar dari Harry van Sidabukke, sebesar Rp 1,950 miliar dari Ardian Iskandar Maddanatja, dan sebesar Rp 29, 252 miliar dari sejumlah vendor bansos lain.

Total suap yang diterima itu berjumlah Rp 32.482.000.000 atau Rp 32,4 miliar.

Jaksa yakin suap untuk Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso itu atas perintah dari Juliari.

"Diawali perintah terdakwa kepada Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso untuk mengumpulkan uang sebesar Rp 10.000 per paket dari penyedia bansos guna kepentingan Terdakwa," kata jaksa.

Suap diyakini sebagai fee Juliari dan anak buahnya karena menunjuk para vendor sebagai penyedia bansos sembako untuk penanganan pandemi Covid-19.

Padahal, sejumlah vendor dinilai tidak layak menjadi penyedia bansos. Juliari dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Selain dituntut pidana penjara, Juliari juga dituntut membayar denda sebesar Rp 500 juta oleh jaksa. Hukuman itu bisa diganti kurungan selama 6 bulan.

Jaksa juga menuntut Juliari untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 14.597.450.000.

Uang dihitung sebagai fee total yang diterima Juliari dikurangi uang-uang yang sudah dikembalikan ke KPK.

Bila uang pengganti itu tidak dibayarkan selama 1 bulan setelah vonis memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya milik Juliari bisa disita oleh jaksa untuk dilelang guna menutupi kekurangan tersebut.