Breaking News:

Berita Malang Hari Ini

Pemkab Malang Sanggupi Permintaan KPK Soal Transparansi Anggaran Pemdes

Pemerintah Kabupaten Malang menegaskan akan menyanggupi permintaan KPK tentang transparansi anggaran di pemerintahan desa.

Penulis: Mohammad Erwin | Editor: isy
SURYAMALANG.COM/Mohammad Erwin
Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Tridiyah Maestuti 

Berita Malang Hari Ini
Reporter: Erwin Wicaksono
Editor: Irwan Sy (ISY)

SURYAMALANG.COM | MALANG - Pemerintah Kabupaten Malang menegaskan akan menyanggupi permintaan KPK tentang transparansi anggaran di pemerintahan desa.

"Masukan dari KPK sangat bermanfaat bagi kami. Kepala Desa agar lebih memperhatikan terkait peraturan dan ketertiban dari sisi administrasi maupun keuangan. Tahun 2020 kami sudah lakukan pemeriksaan untuk 60 desa,” ujar Kepala Inspektorat Kabupaten Malang Tridiyah Maestuti.

Tridiyah mencatat, KPK mengungkap ada 5 titik rawan korupsi dana desa.

Mulai dari proses perencanaan hingga PBJ, yaitu potensi nepotisme atau kekerabatan, potensi menaikkan atau menurunkan harga, rekayasa, dan tidak transparan, serta potensi laporan fiktif.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Suwadji menegaskan telah melaporkan hasil monev KPK per 16 Juli 2021.

Rinciannya, pada capaian aksi Tata Kelola Dana Desa sudah sebesar 51,2 persen.

Dirinya mengklaim telah melakukan 100 persen publikasi.

Kendati demikian, penetapan regulasi pengelolaan keuangan desa ada yang belum tersedia.

Menanggapi hal tersebut, Suwadji menyatakan pihaknya masih berproses.

“Saat ini sudah tersedia 6 Perbup dari 8 Perbup yang dibutuhkan. Dan terkait pengawasan masih 20 persen karena audit Dana Desa baru akan dilaksanakan pada triwulan III tahun 2021. Kami akan segera menindaklanjuti arahan terkait tindak lanjut monitoring dan pendampingan ke desa-desa baik khususnya ke Dinsos kaitan dengan bansos (BLT DD),” ujar Suwadji.

Terkait pengelolaan aset desa, Suwadji mengatakan telah diatur melalui Peraturan Bupati.

Menurutnya, semuanya harus dilihat dari sisi regulasi dan proses perizinannya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Malang

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved