Breaking News:

Berita Malang Hari Ini

Bapenda Kota Malang Sasar Restoran dan Kafe yang Tunggak Pajak

Bapenda bersama Satpol PP Kota Malang melakukan razia gabungan dengan menyasar wajib pajak (wp) yang belum membayar pajaknya

Penulis: Mochammad Rifky Edgar Hidayatullah | Editor: isy
rifky edgar/suryamalang.com
Bapenda Kota Malang bersama Satpol PP Kota Malang saat mendatangi salah satu resto dan kafe di Kota Malang karena menunggak pajak, Senin (13/9/2021). 

Berita Malang Hari Ini
Reporter: Rifky Edgar
Editor: Irwan Sy (ISY)

SURYAMALANG.COM | MALANG - Badan Pendapatan Daerah bersama Satpol PP Kota Malang melakukan razia gabungan dengan menyasar wajib pajak (wp) yang belum membayar pajaknya, Senin (13/9/2021).

Operasi tersebut menyasar 18 titik di lima kecamatan yang ada di Kota Malang, di antaranya ialah ke kafe dan restoran yang berada di Terusan Dieng, Bunga Cengkeh, Soekarno-Hatta, Borobudur, Sawojajar, Trunojoyo dan Panderman.

Operasi ini difokuskan kepada para pemilik kafe atau restoran yang mengabaikan panggilan Bapenda karena tidak membayarkan pajaknya.

"Para wajib pajak ini mengabaikan panggilan kedua. Pemanggilan itu akibat dari sekian bulan tidak ada laporan, pembayaran, mulai Januari. Jadi bukan karena PPKM ya, ada yang mulai Oktober 2020, Februari 2021, ada tidak ada laporan sama sekali," ucap Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto.

Handi pun juga menyesalkan, bahwa ada salah satu kafe yang belum pernah membayar pajaknya kepada Pemerintah Kota Malang.

Akibat belum dibayarkan pajak ini mengakibatkan kerugian hingga mencapai Rp 400 juta di 18 titik tersebut.

Padahal, pajak resto atau pajak hotel merupakan uang titipan pelanggan dengan ketentuan 10 persen untuk pajak.

"Karena sifat dari pajak resto pajak hotel itu asesmen uang titpan dari pelanggan. Kalau pelanggan dia banyak, tentu 10 persennya banyak. Kalau pelanggannya sedikit berarti sedikit. Pelanggannya kosong tentu kosong pajaknya. Bukan karena PPKM ini," ucapnya.

Handi mengecam keras, apabila para penunggak pajak tetap tidak melakukan pembayaran.

Selanjutnya, pihaknya akan melakukan penindakan tegas bersama Satpol PP sesuai perda yang berlaku.

Karena pajak tersebut merupakan pajak titipan pelanggan yang harus dibayarkan.

"Kalau secara KUHP ini bisa masuk di pasal penggelapan, karena itu uang titipan dari konsumen (masyarakat) yang harus di berikan ke daerah dan tidak dibayarkan," tandasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved