Breaking News:

Berita Malang Hari Ini

Forum Rektor PTNU Akan Kirim 4 Poin Catatan Kritis ke Menteri Nadiem, Maskuri: Secepatnya ke Jakarta

Forum Rektor PTNU Akan Kirim 4 Poin Catatan Kritis ke Menteri Nadiem, Maskuri: Secepatnya ke Jakarta

Penulis: Hesti Kristanti | Editor: Eko Darmoko
SURYAMALANG.COM/Sylvianita Widyawati
Rektor Unisma Prof Dr Maskuri MSi. 

SURYAMALANG.COM, MALANG - Forum Rektor Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) mengkritisi isi Permendikbud 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi yang saat ini menuai polemik.

Ketua Forum Rektor PTNU Prof Dr Maskuri Bakri MSi bakal memberikan empat poin penting tersebut kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim.

"Kami telah sepakat akan menyampaikan empat poin tersebut di Jakarta. Dalam waktu dekat ini," ujar Maskuri yang juga Rektor Universitas Islam Malang (Unisma) dalam sebuah forum diskusi di Unisma, Rabu (17/11/2021).

Terkait isi empat poin tersebut, Maskuri masih enggan menjelaskan secara detil. Diterangkannya, jika memang dalam isi Permendikbud 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi menimbulkan multi tafsir berbagai pihak dan terus bergulir, tentunya justru tidak baik.

"Kami mendukung Permendikbud tersebut, tapi kami juga perlu memberikan masukan. Ada penggunaan frasa yang tidak pas, salah satu poinnya hal tersebut," tukasnya.

Dikatakannya, kasus pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sejatinya bisa diantisipasi dari tiap kampus. Unisma misalnya, menerapkan tata tertib yang harus diketahui sejak menjadi mahasiswa baru.

"Komitmen untuk mematuhi tata tertib ini menjadi pakta integritas mahasiswa sejak maba. Ada tingkatan sanksi yang diberikan dari tingkat ringan, sedang, dan berat. Semua telah jelas diatur," terangnya.

Meski demikian, Maskuri tak memungkiri di Unisma pun pernah terjadi kasus kekerasan terhadap mahasiswa.

"Namun hal itu bisa kami selesaikan. Kami juga punya bagian konseling mahasiswa untuk menyelesaikan hal tersebut," terangnya kembali.

Seperti diketahui sejumlah pihak menganggap bahwa Permendikbud Ristek 30/2021 melegalkan perzinaan terkait sejumlah frasa "tanpa persetujuan korban".

Menanggapi kontra tersebut, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim menerangkan bahwa secara yuridis, Permendikbud PPKS dirancang untuk mencegah apa yang ingin dicegah, yaitu kekerasan seksual di perguruan tinggi dan melindungi korbannya.

Nadiem pun menegaskan, aturan itu dibuat bukan untuk menghalalkan seks bebas atau zina.

Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved