Breaking News:

Cegah Bencana Alam, Gerak Cepat Reboisasi Hulu Brantas

Dinas Kehutanan Jawa Timur bersama Universitas Negeri Surbaya (Unesa) dan Pemkot Batu mencanangkan gerakan reboisasi menanam 56 ribu bibit pohon

Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko secara simbolis menanam bibit pohon di kawasan Wisata Alam Cangar. Selanjutnya, ada 56 ribu bibit pohon yang ditanaman di lahan penyangga kawasan hulu seluas 140 hektar. 

Mahasiswa itu akan tinggal bersama penduduk hingga Januari mendatang. Setelah itu, aka nada gelombang KKN berikutnya sehingga programnya berkelanjutan.

“Sehingga dapat meningkatkan perekonomian. Rencananya mahasiswa ini sampai Januari, namun Februari akan ada lagi. Jadi bergulir terus sehingga edukasi ini bisa sinergi antara pemerintah, kampus dan kampung,” tegasnya.

Dewanti mengaku cukup terbantu dengan adanya program dari Dinas Kehutanan yang berkolaborasi dengan Unesa. Ia mengakui memang perlu ada gerakan serentak menyelematkan kawasan hulu agar potensi bencana alam bisa dihindari.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kehutanan dan Unesa karena dengan KKN, membantu kami melestarikan wilayah Kota Batu,” ujarnya.
Dua hari sebelumnya, Divisi 2 Kostrad juga melakukan penanaman 12 ribu bibit pohon di kawasan Bukit Jengkoang. Reboisasi tersebut dihadiri langsung oleh Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad, Mayjen TNI Andi Muhammad bersama Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso.

Lemahnya Penegakan Perda

Aliansi Selamatkan Malang Raya bersuara, belajar dari bencana hidrometeorologi lalu, menurut mereka salah satu persoalan yang terjadi adalah tidak ditegakkannya Perda Tata Ruang Kota Batu dan UU Lingkungan Hidup No 32 Tahun 2000. Jansen Tarigan, perwakilan aliansi mengatakan, lemahnya koordinasi dan responsibilitas dari pemangku kepentingan, baik Pemkot, DPRD dan stakeholder terkait yakni Pemprov, Perhutani dan lainnya juga perlu dievaluasi.

“Di tengah lemahnya penegakkan aturan, Pemkot Batu malah berencana menerbitkan Perda terbaru soal tata ruang. Substansinya sangat eksploitatif, di mana terdapat ketidakjelasn kalimat yang menekankan perlindungan kawasan esensial, baik hutan, mata air atau lahan hijau,” ujar Jensen.

Menurutnya, dalam Ranperda Tata Ruang terbaru ada beberapa poin yang diubah, yakni terkait kawasan mata air dan kawasan hutan, yang memfasilitas investasi, alih-alih melindungi dan menjaga.

“Kondisi inilah yang ingin kami sampaikan ke DPRD, apalagi Ranperda ini sudah di ATR/BPN dan akan segera diharmonisasi. Sebelumnya proses perubahan RanPerda ini sangat tidak terbuka, konsultasi publik yang eksklusif, tidak transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Pihak aliansi telah mengirimkan surat permohonan dengar pendapat dengan DPRD Batu. Namun ada perubahan jadwa pertemuan. Hingga saat ini, pertemuan dengar pendapat tersebut belum terlaksana. Dalam rilis resmi yang dikeluarkan, Aliansi Selamatkan Malang Raya mengungkapkan kekecewannya atas belum terselenggarakannya rencana dengar pendapat. (Benni Indo)

Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved