Berita Malang Hari Ini

Pajak Reklame 2022 Kota Malang Ditarget Capai Rp 5 Miliar

Pemerintah Kota Malang menargetkan pajak reklame di 2022 ini dapat mencapai Rp 5 miliar.

rifky edgar/suryamalang.com
Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Diana Kartika saat menandatangani Raperda Penyelenggaraan Reklame saat rapat paripurna di gedung DPRD Kota Malang, Senin (14/2/2022). 

Berita Malang Hari Ini

SURYAMALANG.COM | MALANG - Pemerintah Kota Malang menargetkan pajak reklame di 2022 ini dapat mencapai Rp 5 miliar.

Target tersebut diharapkan dapat terealisasikan, meski pada 2021 kemarin, pajak reklame di Kota Malang hanya terealisasi Rp 2 Miliar.

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika, mengatakan pajak reklame bisa menjadi sumbangsih untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Malang.

Maka dari, melalui Ranperda Penyelenggaraan Reklame yang kini telah di dok, diharapkan dapat mengoptimalkan PAD Kota Malang, meski masih dalam masa pandemi Covid-19.

"Kami meyakini, pajak reklame nanti bisa mencapai Rp 8 miliar dari target Rp 5 miliar. Karena semua aturan saat ini sudah melekat di dalam Ranperda ini," ucapnya, Senin (14/2/2022).

Maka dari itu, dia mendorong, agar nantinya eksekutif segera membentuk Peraturan Wali Kota Malang, agar Perda tersebut dapat berjalan dengan optimal.

"Karena Perda tidak bisa jalan kalau tidak ada Perwal.  Dan Perda ini sudah mengadopsi peraturan di atasnya, jadi siapapun nanti yang melanggar. Akan langsung ditindak dan tidak ada toleransi," tegasnya.

Sementara itu, dalam rapat paripurna Ranperda Penyelenggaraan Reklame Seluruh fraksi di DPRD Kota Malang juga memberikan catatan terkait dengan Ranperda Penyelenggaraan Reklame ini.

Salah satu poinnya ialah terkait dengan penindakan yang harus ditegakkan berkaitan dengan pendirian reklame.

Dalam Perda tersebut mengatur seluruh kegiatan penyelenggaraan reklame mulai dari pola penyebaran peletakan reklame, jenis reklame, mekanisme dan penyelenggaraan reklame, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame, dan ketentuan sanksi.

Ketentuan-ketentuan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pemerintah dan masyarakat.

"Kami harapkan Pemkot Malang juga mulai melakukan penataan reklame, sehingga estetika kota semakin bagus dengan penataan reklame yang sesuai dengan kaidah keindahan kota," ucap Fraksi PKS, Trio Agus.

Trio juga mendesak agar Pemkot Malang segera melakukan sosial Perda Penyelenggaraan Reklame kepada masyarakat luas, terutama kepada pengusaha dan investor penyedia jasa reklame

"Terakhir, Pemkot harus dengan seksama tunduk pada aturan yang telah dibuat dan memasukkan klausul-klausul yang mengikat dan memberikan akibat hukum seperti durasi, materi, jaminan bongkar dan lain sebagainya," tandasnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved