Berita Malang Hari Ini

Korsupgah KPK Soroti Banyak Aset Pemkot Malang Belum Tersertifikasi

Banyaknya aset milik Pemerintah Kota Malang yang belum tersertifikasi mendapatkan sorotan dari Korsupgah KPK

Pemkot Malang
Direktur Koordinasi Supervisi III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama (tiga dari kanan) bersama Wali Kota Malang Sutiaji (tiga dari kiri) saat menggelar rapat koordinasi di Balaikota Malang, Selasa (15/2/2022). 

Berita Malang Hari Ini

SURYAMALANG.COM | MALANG - Banyaknya aset milik Pemerintah Kota Malang yang belum tersertifikasi mendapatkan sorotan dari koordinasi dan supervisi pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (Korsupgah KPK) saat datang ke Balaikota Kota Malang pada Selasa (15/2/2022).

Kedatangan Korsupgah KPK ke Kota Malang ini ialah untuk memberikan edukasi perbaikan tata kelola dan pencegahan terhadap potensial terjadinya tindak pidana korupsi. 

Korsupgah KPK juga memberikan sosialisasi sebagai upaya pencegahan melalui Monitoring Center Prevention (MPC).

MPC merupakan aplikasi terintegrasi yang dikembangkan KPK guna memudahkan monitoring upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dioperasikan salah satunya oleh pemerintah daerah.

Di mana ada delapan area intervensi di dalam MPC ini, yang satu di antaranya ialah manajemen aset daerah yang menjadi sorotan Korsupgah KPK saat datang ke Kota Malang.

"Aset di Kota Malang begitu banyak. Sekarang itu yang belum tersertifikasi ribuan. Yang proses baru seribuan. Nah sisanya inilah kita mendorong bersama dari teman-teman BPN, untuk berkolaborasi dengan Pemkot Malang untuk segera tersertifikasi," ucap Direktur Koordinasi Supervisi III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama.

Bahtiar mengatakan, dengan belum tersertifikasinya aset milik Pemkot Malang ini bisa menjadi peluang aset-aset tersebut disertifikasi oleh orang lain.

Sertifikasi aset ini menjadi penting, agar nantinya aset milik pemerintah daerah bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Dia tidak ingin, aset-aset milik pemerintah daerah beralih kepemilikan terhadap orang lain yang menyebabkan adanya kerugian negara.

"Maka dari itu KPK mendorong untuk percepatan aset. Mudah-mudahan dua tahun terakhir ini Kota Malang bisa mensertifikasi semua asetnya," terangnya.

Saat ini aset Pemkot Malang berjumlah sekitar 8.200 aset yang kebanyakan asetnya berupa tanah.

Sekitar 3.500 aset rencananya segera disertifikasi dan dikirim ke BPN pada 2022 ini, sedangkan sisanya, bakal diurus pada 2023 mendatang.

Wali Kota Malang, Sutiaji, mengatakan pihaknya saat ini sedang mendorong upaya percepatan sertifikasi aset dengan menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,7 Triliun.

"Anggaran Rp 1,7 ini untuk sertifikasi aset. Di mana untuk satu aset saja bisa menghabiskan sekitar Rp 400-500 juta," ucapnya.

Dia mengatakan bahwa potensi pajak yang dihasilkan dari aset ini bisa mencapai Rp 11 miliar.

Maka dari itu, dengan sertifikasi ini diharapkan, seluruh aset bisa beralih dari izin penggunaan menjadi izin sewa.

"Sertifikasi ini kami percepat. Karena dapat mendongkrak pendapatan asli daerah," tandasnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved