Sosok Achmad Yurianto Jubir Penanganan Covid-19 Meninggal di Malang, Dokter Militer Lulusan Unair

SURYAMALANG.COM - Berikut ini sosok Achmad Yurianto jubir pertama penanganan Covid-19 yang meninggal dunia di Malang. 

Achmad Yurianto yang dikenal sebagai mantan jubir penanganan Covid-19 itu adalah seorang dokter militer lulusan Universitas Airlangga atau Unair. 

Achmad Yurianto meninggal dunia hari ini Sabtu (21/5/2022) petang.

Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes Widyawati, Yurianto meninggal dunia di RSUD Syaiful Anwar, Malang.

Sebelumnya, ia dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Jakarta karena kanker. 

"Meninggal di RSUD Syaiful Anwar, Malang. Sebelumnya di RSPAD Jakarta," kata Widyawati, dikutip dari Kompas.com.

Dalam perawatannya, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan itu menjalani kemoterapi.

Profil Achmad Yurianto

Nama Achmad Yurianto dikenal publik secara luas, utamanya sejak menjabat sebagai Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19.

Yurianto lahir di Malang, 11 Maret 1962. Ia merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga angkatan 1990.

Sejak mahasiswa, Yurianto sudah mulai dekat dengan dunia semi-militer.

Ia menjadi Komandan Resimen Mahasiswa (Menwa) pada 1986-1988 dan bergabung dengan akademi militer setelah lulus.

Yurianto memulai karier di dunia militer sebagai Perwira Utama Kesehatan Daerah Militer V Brawijaya.

Sempat dipindah tugas ke beberapa daerah di Tanah Air, Yurianto cukup lama menjadi dokter anggota militer.

Karier Yurianto mulai meningkat ketika menjadi Wakil Kepala Rumah Sakit tingkat II Dustira, Cimahi Jawa Barat pada 2006.

Mengutip Kompas.com, 'Profil Achmad Yurianto, Dokter Militer yang Jadi Jubir Pertama Penanganan Covid-19'.

Ia juga sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kesehatan Daerah Militer IV Diponegoro Semarang pada 2008, Kepala Kesehatan Daerah Militer XI Pattimura Ambon Maluku pada 2009, dan Kepala Dinas Dukungan Kesehatan Operasi Pusat Kesehatan TNI pada 2011.

Karier Yurianto di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dimulai tahun 2015. Saat itu, Yurianto diminta Nila Moeloek yang menjabat sebagai Menteri Kesehatan untuk menjabat posisi Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes.

Jabatan itu diemban selama kurang lebih 4 tahun, hingga pada pertengahan 2019 Yurianto dipercaya menjabat Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan.

Selanjutnya, awal pandemi Covid-19 melanda Indonesia, Yurianto ditunjuk sebagai Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19.

Penunjukan itu dilakukan secara resmi pada 3 Maret 2020, sehari setelah Presiden Jokowi mengumumkan kasus Covid-19 pertama di Indonesia.

Sejak saat itulah nama Yurianto dikenal masyarakat luas. Setiap sore, wajahnya menghiasi layar kaca untuk menyampaikan informasi terbaru mengenai penanganan virus corona di Tanah Air.

Tak lama, Yurianto ditunjuk sebagai Direktur Jenderal P2P Kemenkes. Ia ditunjuk oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada 9 Maret 2020.

Namun, pada 21 Juli 2021 jabatan Yurianto sebagai Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 berakhir.

Saat itu, Presiden Joko Widodo membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan menggantinya dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sehingga terjadi pergantian posisi pada jabatan juru bicara.

Meski demikian, sebagai Dirjen P2P Kemenkes, Yurianto tetap bersinggungan dengan penanganan Covid-19. Namun, jelang akhir Oktober 2020, Yurianto meninggalkan jabatan Dirjen P2P Kemenkes.

Terhitung sejak 23 Oktober 2020, ia dilantik Menteri Kesehatan Terawan Agus Purwanto sebagai Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi.

Setelah 4 bulan menjabat menjadi staf ahli menteri, Yurianto didapuk sebagai Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan.

Presiden Joko Widodo melantikAchmad Yurianto dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/2/2021) bersama 6 anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan 9 Direktur BPJS Kesehatan.

Penetapan Dewan Pengawas dan Direktur BPJS Kesehatan ini dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 37 Tahun 2021.

"Tugas berat tentunya harus segera kami jalankan karena BPJS Kesehatan ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk membangun sistem Kesehatan membangun kesehatan secara nasional," kata Yurianto usai pelantikan saat itu.