5 FAKTA Ribuan Ijazah Disita Sekolah di Surabaya Butuh Rp 5 Miliar Menebusnya, Dinas Pendidikan ?

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - FAKTA adanya ratusan ijazah pelajar SMA/SMK di Surabaya yang disita sekolah bukan isapan jempol.

Kondisi miris itu benar-benar ada, terlebih untuk menebus ijazah itu agar bisa diterima sang siswa dibutuhkan biaya miliaran rupiah.

SURYAMALANG.COM mencatat beberapa fakta terkait fenomena ratusan ijzah pelajar SMA /SMK di kota Surabaya yang disita sekolah:

1. Pelajar dari Keluarga MBR yang disita Ijazahnya 

Terungkap jika adanya penahanan atau penyitaan ijazah oleh pihak sekolah karena alasan pelajar bersangkutan belum melunasi sejumlah pembayaran administrasi sekolah.

Siswa yang ditahan ijazahnya tersebut belum melunasi tunggakan administrasi, di antaranya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sekolah.

Para siswa yang ditahan ijazahnya merupakan warga yang membutuhkan.

Mereka merupakan siswa dari keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

2. Ada Ribuan Ijzah Pelajar yang ditahan sekolah

Di Surabaya, ternyata masih ada ribuan ijazah pelajar SMA/SMK sederajat yang ditahan oleh pihak sekolah.

Jumlahnya tak sedikit, setidaknya sebanyak 729 pelajar di Surabaya yang diketahui ijazahnya disita oleh sekolah.

Mereka tersebar di 25 sekolah di Kota Surabaya.

mendapatkan intervensi bantuan menebus ijazah.

Ketua Baznas Kota Surabaya Moch Hamzah menyebut bahwa jumlah tersebut (729 pelajar) bukan akhir.

"Masih banyak yang belum (menebus ijazah). Khususnya, yang swasta. Sehingga, program ini masih akan kami lanjutkan," katanya.

Ia mengungkap besarnya jumlah siswa SMA sederajat yang masih menunggak iuran di sekolah. Akibatnya, ada beberapa siswa yang belum bisa menerima ijazah.

"Dari sekitar seribu pengaduan, kami berikan 729 di antaranya terlebih dahulu," kata Ketua Baznas Kota Surabaya Moch Hamzah di Surabaya, Selasa (14/6/2022).

3. Butuh Dana Hingga Rp 5 Miliar untuk menebus Ijazah

Dibutuhkan dana sangat besar untuk bisa menebus ijazah pelajar SMA/SMK yang disita pihak sekolah di Surabaya.

Pemkot Surabaya dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Surabaya menyebut setidaknya dibutuhkan dana sebesar Rp 5 miliar untuk menebus ijazah yang disita sekolah.

"Apabila diakumulasi, mungkin membutuhkan sekitar Rp5 miliar. Kisarannya, ada yang menunggak Rp1-2 juta saja, bahkan ada yang sampai Rp9 juta," kata Ketua Baznas Kota Surabaya, Moch Hamzah.

Seperti diketahui Baznas Kota Surabaya melalui program Surabaya Cerdas ikut membebaskan ratusan ijazah siswa SMA yang ditahan sekolah.

Melalui dana yang dihimpun dari Zakat dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Surabaya, Baznas ikut membantu meringankan beban siswa di Kota Pahlawan.

Para siswa penerima bantuan tersebut merupakan warga yang membutuhkan. Syaratnya, merupakan siswa dari keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan lolos syar'i (masuk fakir miskin).

"Uang untuk menebus ijazah itu totalnya Rp1,7 miliar. Dari mana uangnya? dari Baznas. Baznas dari zakat para ASN. Inilah yang saya bilang membangun Surabaya melalui gotong-royong," kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Anggota DPRD ikut serta memberikan secara simbolis.

4. Dinas Pendidikan Dikritik 

Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Surabaya, Achmad Hidayat mengkritisi Dinas Pendidikan Provinsi Jatim terkait adanya fenomena ribuan ijazah pelajar SMA /SMK ditahan pihak sekolah.

"Seharusnya pihak yang membawahi SMA / SMK tidak boleh menutup mata . Apabila perlu membuat edaran resmi tidak boleh ada penahanan ijazah sebagai bentuk komitmen kepada rakyat," tegasnya.

Achmad Hidayat  tidak sepakat kalau ada pendapat yang menyampaikan tidak ada penahanan ijazah.

Achmad mengaku seringkali melakukan pendampingan terhadap ijazah dan merogoh kantong pribadi untuk membebaskan ijazah.

"Masih banyak penahanan ijazah, jangan bilang tidak ada penahanan," ucapnya

Achmad Hidayat berharap agar pihak Provinsi Jatim mampu menyambut baik niatan tulus kota Surabaya yang mengambil langkah nyata untuk mengamankan kepentingan pelajar MBR.

5. Butuh Kerjasama Pemprov - Pemkot dan Sekolah Harus Fair

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menilai selama ini, SMA sederajat menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga, anggaran APBD Kota Surabaya yang diperuntukkan untuk jenjang tersebut terbatas.

Eri menyebut, pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk mencari solusi.

Apabila bantuan operasional sekolah (BOS) maupun bantuan operasional pendidikan daerah (Bopda) untuk SMA belum cukup,

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga siap membantu menganggarkan melalui beasiswa.

"Kalau ternyata masih ada yang dibutuhkan, maka kita juga anggarkan untuk beasiswa anak-anak SMA sederajat," katanya.

Namun, ia juga meminta sekolah untuk tak lantas menarik iuran dari siswa dengan alasan lain.

"Misalnya, yang ini sudah dibayar pemerintah, lantas jangan ditambah lagi. Harus ada pemahaman yang sama," katanya.

Eri Cahyadi tak menginginkan ada pelajar Surabaya yang ijazahnya sampai ditahan pihak sekolah. Karena menurutnya, mencerdaskan anak bangsa sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban pemerintah.

Oleh karenanya, pihaknya juga berterimakasih kepada ASN dan Baznas yang memprakarsai program tersebut.

"Entah uang gedung atau apa itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Semoga tahun ini yang terakhir dan tidak ada lagi (pelajar) yang tidak bisa menebus ijazahnya," tegasnya.

"Yang terpenting, di Surabaya tidak ada lagi anak yang tidak bisa meneruskan ke jenjang pendidikan atau bekerja, karena tidak punya ijazah lantaran ditahan," pungkasnya.