PPDB 2022 Bikin Madrasah dan SMP Swasta Menangis, Minta Dewan Lakukan Kajian Rombel SMPN

Ia meminta dewan juga melihat kondisi sekolah terutama sarpras. Selain itu bangunan yang tak memenuhi syarat.

Husaeni berharap kedatangan perwakilan sekolah ke dewan ini bisa ditindaklanjuti agar pada PPDB 2023 tidak terjadi lagi. Sehingga kedatangan mereka ada manfaatnyq. Selain itu juga disoroti kinerja Dewan Pendidikan Kota Malang yang belum pernah melakukan kunjungan.

"Ini yang melakukan evaluasi kondisi sekolah swasta malah wartawan," kata Sugeng, Kepala SMP Islam Tarbiyatul Huda Kota Malang.

Ia mendeskripsikan sekolahnya yang nyelempit di gang dan dikelilingi SMPN. Di forum itu disebutkan nama-nama sekolah yang kekurangan siswa.

Jumlah SMP swasta ada 83, yang terpenuhi pagunya hanya sembilan lembaga. Jika kondisi itu terus menerus, maka dikhawatirkan nasib guru baik yang sudah atau belum tersertifikasikasi akan ludes karena jam mengajar berkurang akibat kurang siswa.

Ketua MKSS SMP swasta Kota Malang Rudiyanto berharap pembuat kebijakan dalam dalam dua sisi. Terutama untuk jumlah rombel.

Serta melihat jalur zonasi di PPDB yang radiusnya bisa makin berkembang karena di radius terdekat tidak dapat calon siswa.

Padahal zonasi mencapai 50 persen dari total pagu siswa. Ini juga mengancam sekolah swasta.

Kepala SMP Sriwedari Kota Malang ini menceritakan mendapat siswa baru antara lain dari Kepanjen dan Pakisaji, Kabupaten Malang.

Itupun tak terpenuhi pagunya. Ia minta agar pagu per rombel tidak dimaksimalkan SMPN. Karena tambahan siswa yang tidak lolos ke SMPN bisa jadi surga sekolah swasta.

Di akhir acara itu disampaikan berbagai data ke Ketua DPRD. Ia minta agar ditindaklanjuti agar ada solusinya.

Ketua DPRD menyampaikan akan para pihak termasuk Kadis Dikbud Kota Malang. Sehingga pihaknya juga dapat banyak perspektif.

Termasuk tambahan tiga SMPN baru itu juga sudah melalui kajian yang berbiaya. Ia juga menjelaskan jika saat PPDB juga banyak orang tua datang ke dewan minta anaknya masuk ke SMPN yang gratis.

Dikatakan Rudiyanto, pelibatan MKKS SMP swasta dalam PPDB hanya saat pembuatan peraturan walikota.

"Tapi pas juknis PPDB tidak dilibatkan," keluhnya.