Berita Malang Hari Ini
Ada Kenaikkan BBM, BEM Malang Raya Aksi di Balai Kotan Malang Besok
BEM Malang Raya siap melakukan aksi di Balaikota Malang pada besok, Kamis (8/9/2022) mulai pukul 10.00 WiB.
Penulis: Sylvianita Widyawati | Editor: Zainuddin
lihat foto
SURYAMALANG.COM, MALANG - BEM Malang Raya siap melakukan aksi di Balaikota Malang pada besok, Kamis (8/9/2022) mulai pukul 10.00 WiB.
Aksi ini terkait kenaikkan BBM dan lonjakan harga lainnya. Pemerintah telah menyampaikan kenaikkan BBM bersubsidi pada Sabtu (3/9/2022) lalu.
"Kami Aliansi BEM Malang Raya menyatakan secara tegas bahwa kami menolak tegas kenaikkan harga BBM subsidi," jelas Koordinator BEM Malang Raya Zulfikri Nurfadhilla dalam rilisnya pada suryamalang.com, Rabu (7/ 9/2022).
Adapun tuntutan mereka adalah mendesak pemerintah menerapkan kebijakan subsidi BBM yang tepat.
Serta menolak pemberian dana BLT sebagai dalih kenaikkan harga BBM, menuntut pemerintah menstabilkan harga bahan-bahan pokok.
Kemudian menuntut pemerintah untuk fokus melakukan pemulihan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Serta menuntut pemerintah untuk menunda proyek strategis nasional.
Menurutnya, dampak kenaikkan harga BBM bersubdisi memberikan dampak besar bagi masyarakat kalangan menengah kebawah.
Akibatnya akan ada inflasi ekonomi dan kenaikkan harga komoditas lainnya.
Dalam Amanah UUD Republik Indonesia
Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) dengan jelas menyatakan “Bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
Maka pemerintah wajib memberikan subsidi kepada rakyatnya, khususnya terkait kebutuhan hidup rakyat. Salah satunya yakni subsidi BBM yang menjadi penompang vital dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
Karena sejatinya tugas pemerintah adalah untuk mensejahterahkan rakyat.
Bukannya mengeluh kepada rakyat apalagi mengorbankan rakyat.
"Pemerintah perlu melakukan revisi aturan untuk menghentikan kebocoran BBM bersubsidi agar sesuai sasaran. Sehingga tidak dinikmati oleh industri skala besar, seperti pertambangan dan perkebunan besar," jelasnya.
Atau menunda laju untuk infrastruktur yang tidak terlalu menjadi prioritas.
Pemerintah harus lebih memprioritaskan penanggulangan kemiskinan yang ekstrem, pemulihan dunia usaha, penanganan pengangguran, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
Ketimbang memaksakan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur, dan proyek strategis nasional lainnya. Karena itu mahasiswa menyuarakan hal ini.
