Hearing Madrasah-SMP Swasta di DPRD, Muncul Wacana Sekolah Gratis

SURYAMALANG.COM|MALANG- Ketua DPRD Kota Malang, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Suwarjana dan timnya, menggadakan hearing dengan Dewan Pendidikan serta Forkom Madrasah dan SMP Swasta Kota Malang, Rabu (28/9/2022).

Tujuan pertemuan ini adalah membahas tentang curhat forkom pada Agustus 2022 lalu. 

Di antaranya tentang SMP dan MTs Swasta yang kesulitan mendapat siswa pada tahun ini di PPDB dan persoalan lainnya.

Hearing kali ini juga menyoroti tentang rencana kehadiran sekolah baru SMPN 31 di lokasi SDN Polowijen 1.

Hal ini juga mengkhawatirkan tentang dampaknya pada sekolah yang sudah ada serta para guru karena jumlah rombel berkurang. Sehingga mengancam jam mengajar guru dan perolehan sertifikasi mereka.

Di kegiatan itu juga mencuat tentang wacana sekolah gratis bagi SMP menengah kebawah.

Sebab selama ini masyarakat tidak mau ke sekolah swasta karena membayar. Karena itu banyak yang ingin masuk sekolah negeri karena gratis.

Tentang wacana itu, Dikbud ingin bertemu dengan yayasan. Ini sebagai upaya solusi agar sekolah swasta mendapat siswa dengan membantu gaji gurunya.

"Makanya kami perlu bertemu juga dengan yayasan," kata Suwarjana, Kadis Dikbud Kota Malang di acara itu.

Gratis dalam hal ini adalah gaji guru-guru swastanya akan dibantu lewat APBD.

Dikatakan, GTT-PTT atau yang belum diangkat jadi P3K di sekolah negeri akan mendapat gaji yang disesuaikan UMK Kota Malang. Ini akan keluar peraturan Walikota Malang. 

Di mana per 1 Oktober 2022 bisa dipakai patokan sekolah buat gaji GTT-PTT yang  belum P3K.

"Dalam pertemuan PGRI di SMPN 3 lalu, saya juga menyinggung tentang guru-guru swasta dibawah naungan yayasan," kata Suwarjana.

Dikatakan, guru swasta minimal ada gaji standarnya untuk melindungi guru swasta. Sekolah sendiri sudah dibantu APBD lewat Bosda dan juga ada Bosnas.

Anggota Dewan Pendidikan Kota Malang, Slamet menyarankan terkait wacana sekolah gratis itu agar dibentuk semacam pansus dari forkom atau yang hadir di hearing ke dua itu. Sehingga bisa fokus pembahasannya. Misalkan soal besarannya.

"Jika nanti jadi sekolah gratis, maka terus tingkatkan kemampuan guru dan siswanya," jelas dia. 

Soal SMPN 31

Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Diana Kartika mengatakan rencana pendirian SMPN 31 di SDN Polowijen 1 karena ada keluhan dari Dapil Blimbing. Terutama di wilayah Balearjosari, Polowijen dan sekitarnya saat PPDB zonasi.

Ditambahkan Suwarjana, jika forkom keberatan atas rencana SMPN 31 pada 2023, ia minta agar memberikan surat keberatan yang bisa disampaikan ke DPRD.

Dalam hearing itu juga disampaikan serapan lulusan SD-MI tahun 2022. Di mana jumlah lulusan mencapai 14. 283 siswa. Yang terseral di SMPN sebanyak 7501 siswa. Ada sisa 6000 an. Yang masuk SMP swasta 3876.

"Yang lain kemana? Ada yang ke pondok dan sekolah di luar Kota Malang. Sebanyak 1982 siswa ke MTs dan 800 siswa ke ponpes," kata Suwarjana.

Di antarnya kasek SMP swasta di Kecamatan Blimbing jug menyoroti soal rencana pendirian SMPN 31 nanti.

"Disambati soal kurang siswa malah bikin sekolah baru. Tujuannya apa? Masyarakat mana?," tanyanya.

Ia menceritakan ada bahwa ada siswa yang sudah masuk sekolahnya tapi kemudian masuk SMPN dengan membuat surat belum mendapat sekolah.

"Multi efek dampaknya pada sekolah karena kurang siswa karena imbasnya ke operasional sekolah," kata kasek itu.