Berita Malang Hari Ini

DPRD Minta Pemkot Malang Serius Selesaikan Persoalan Rumah Cucian Mobil di Dekat Exit Tol Madyopuro

DPRD Kota Malang minta Pemkot Malang lebih serius menyelesaikan persoalan rumah cucian mobil di dekat exit Tol Madyopuro.

SURYAMALANG.COM/Mochammad Rifky Edgar Hidayatullah
Rumah cucian mobil di Jalan Ki Ageng Gribig, Kota Malang. 

SURYAMALANG.COM, MALANG - DPRD Kota Malang minta Pemkot Malang lebih serius menyelesaikan persoalan rumah cucian mobil di dekat exit Tol Madyopuro.

Persoalan rumah cuci mobil tersebut taksudah rampung dalam beberapa tahun ini.

Komisi C DPRD Kota Malang akan menggelar dengar pendapat dengan BKAD, DPUPRPKP, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Badan Pertahanan Nasional (BPN) pada Selasa (4/10/2022).

"Kami akan bahas untuk mencari titik temu penyelesaiannya," ucap I Made Rian Diana Kartika, Ketua DPRD Kota Malang kepada SURYAMALANG.COM, Jumat (30/9/2022).

Politisi PDIP itu berharap ada solusi yang terbaik, untuk menyelesaikan persoalan ini.

Warga mengaanggap rumah cucian mobil tersebut mengganggu arus lalu lintas di Jalan Ki Ageng Gribig.

Bangunan ersebut menjadi satu-satunya rumah yang belum dibebaskan sejak pembangunan Tol Pandaan-Malang.

"Rumah tersebut menyebabkan kemacetan. Makannya, kami akan mencari tahu apa yang membuat Pemkot ragu untuk menyelesaikan persoalan ini," ujarnya.

Made mengatakan Pemkot beralasan masih pendekatan hukum sampai cara kekeluargaan.

Tetapi, sampai sekarang belum ada titik temu untuk menyelesaikan persoalan rumah tersebut.

"Jawabannya selalu sama," terangnya.

Pemkot Malang sedang membuat Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) yang menjadi tahapan dalam penyelesaian persoalan ini.

"Itu termasuk tahapan sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang nomor 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum," ucap Diah Ayu Kusumadewi, Assisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Malang.

Sesuai Peraturan Menteri ATR, ada sejumlah tahapan yang harus dilewati untuk pengadaan tanah, mulai dari penyusunan DPPT, pembentukan tim verifikasi, penetapan lokasi, hingga proses appraisal (penilaian tanah).

"Appraisal ini baru bisa dilakukan kalau sudah ada DPPT. Kalau nilai appraisalnya sudah keluar, baru kami sampaikan kepada pemilik rumah." 

"Kalau pemilik tidak terima, baru kami sampaikan ke pengadilan, dan ada konsinyasi," kata Diah.

Diah menargetkan DPPT tersebut sudah selesai pada 2023.

Diah berharap ada solusi terbaik untuk menyelesaikan polemik rumah cucian mobil yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini.

"Sebenarnya targetnya akhir 2022 ini harus selesai. Semoga bisa selesai lebih cepat," tandasnya.

Sumber: Surya Malang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved