Berita Malang Hari Ini

Imigrasi Kelas 1 TPI Malang Ambil Peran Tingkatkan Perekonomian

Kanim Kelas 1 TPI Malang, Ramdhani menyatakan saat ini sudah ada regulasi yang mengatur tentang pemberian visa dan izin tinggal terbatas rumah kedua

suryamalang.com/Benni Indo
Sosialisasi tentang rumah kedua oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang. 

SURYAMALANG.COM|MALANG - Imigrasi memiliki peran penting meningkatkan perekonomian, karena memiliki kewenangan mengurus warga asing yang hendak datang ke Indonesia untuk berinventasi.

Tugas seperti itu juga diemban oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang

Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang, Ramdhani menyatakan saat ini sudah ada regulasi yang mengatur tentang pemberian visa dan izin tinggal terbatas rumah kedua atau second visa

"Regulasinya sudah diresmikan pada 25 Oktober 2022 bersamaan dengan acara G20. Sesuai regulasi, akan berlaku 60 hari sejak SE tersebut diterbitkan," ujar Ramdhani, Senin (5/12/2022).

Berbicara mengenai Kota Malang, Ramdhani berharap layanan tersebut berdampak positif bagi potensi peningkatan ekonomi Kota Malang. Pasalnya, regulasi itu membuka kemudahan bagi investor yang ingin msuk Kota Malang.

''Selain pebisnis dan investor, layanan visa ini juga bermanfaat bagi WNA yang sudah lansia serta juga bagi para eks WNI yang kini sudah jadi WNA atau istilahnya diaspora," paparnya.

Berdasarkan data yang dimiliki Kantor Imigrasi Malang, tercatat sudah ada 23 investor asing yang masuk ke Malang hingga penghujung 2022 ini. Tahun sebelumnya, bahkan mencapai 25 investor asing.

''Mereka banyak tersebar di wilayah Kota Batu dan Kabupaten Malang. Rata-rata mereka adalah investor di bidang agribisnis,'' ungkapnya.

Di sisi lain, proses pengurusan visa ke depan juga dijamin bakal lebih mudah dibanding sebelumnya. Masa berlaku visa rumah kedua ini antara 5 sampai 10 tahun.

Adapun pendaftaran Second Home Visa ini dilakukan via online, baik dari dalam dan luar negeri dengan mengakses situs visa-online.imigrasi.go.id.

''Untuk tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 3 juta. Dengan begitu, pemohon tidak akan bolak-balik mengurus izin tinggal," imbuhnya. 

Bahkan diproyeksikan layanan second home visa ini juga bisa mengakomodir para WNA yang ingin memiliki aset properti. Dengan begitum kebijakan insentif non-fiskal keimigrasian ini dapat memicu perekonomian negara, terlebih di tengah isu resesi seperti sekarang.

Ramdhani optimistis layanan second home visa ini akan menuai antusiasme tinggi. Selama ini saja, lanjutnya, Imigrasi telah menyumbang PNBP hingga Rp 4 triliun di Kemenkumham. 

''Dari 11 unit eselon I, Kantor Imigrasi itu punya rating terbesar dalam sumbangan PNBP. Otomatis dengan kebijakan ini bisa berdampak pada pertumbuhan bisnis dan investasi,'' ujarnya. (Benni Indo)

Sumber: Surya Malang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved