Pemerintah Harus Awasi Penerapan UMK 2023

SURYAMALANG.COM, MALANG - Pemerintah harus mengawasi penerapan UMK 2023 di Malang Raya.

Dosen FEB Universitas Brawijaya (UB), Wildan Syafitri mengatakan UMK 2023 menurun dibandingkan usulan yang diajukan ke Pemprov Jatim.

"Mungkin karena pertimbangan ekonomi dan produktivitas pekerja," kata Wildan, Kamis (8/12/2022).

UMK Kabupaten Malang termasuk tertinggi ke-7 dibandingkan kota atau kabupaten lain.

Menurutnya, UMK juga menunjukkan persaingan antar daerah. Tapi, pemerintah tetap harus memikirkan kebutuhan pekerja dan pengusaha.

"Meskipun menerima, pengusaha juga merasa keberatan. Sebab, sebenarnya mereka memikirkan PP yang diganti dengan permenaker," terangnya.

Wildan menyebutkan kondisi sangat dinamis.

"Alhamdulillah, secara umum pengusaha menghormati keputusan itu," kata Wildan kepada SURYAMALANG.COM, Kamis (8/12).

Di sisi lain, pekerja juga juga ingin upahnya bisa lebih. Sedangkan pengusaha agak berat menerima keputusan tersebut di tengah potensi ekonomi tidak tumbuh.

Dalam kondisi ini, pemerintah harus mengawasi implementasi penerapan upah ini.

"Ada banyak konflik terkait perburuhan. Apa pola pengupahan itu sudah didraftkan secara betul? Apa para pekerja dapat upah sesuai?" papar dia.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Malang, Arif Tri Sastyawan berharap tidak ada gejolak pasca penetapan UMK 2023.

Arif menyatakan Pemkot mengusulkan kenaikan UMK 2023 sebagai jalan tengah antara usulan pengusaha dan pekerja.

Pekerja minta kenaikan UMK 2023 sebanyak 10 persen. Sedangkan pengusaha minta kenaikan UMK sebesar 4,69 persen.

Sesuai Permenaker 18/2022, kenaikan UMK Kota Malang sebesar 7,2 persen.

"Nilainya naik sekitar Rp 140.000 dari UMK tahun sebelumnya," ujar Arif.(Sylvianita Widyawati/Benni Indo)